JAKARTA — Di tengah beredarnya kabar mengenai kemungkinan pergantian Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier melihat persoalan itu dari sudut yang berbeda.
Bagi Fuad, isu tersebut bukan semata-mata soal posisi seorang menteri, melainkan cerminan pertarungan gagasan mengenai arah ekonomi yang hendak ditempuh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Fuad, rumor yang belakangan ramai diperbincangkan itu tidak memiliki landasan yang jelas.
Ia mengaku tidak menemukan adanya pembahasan resmi di lingkungan pemerintahan terkait pergantian Purbaya.
Karena itu, ia menduga isu tersebut lebih merupakan upaya membangun persepsi negatif terhadap kebijakan ekonomi baru yang mulai diperkenalkan pemerintah.
“Saya tidak melihat ada dasar yang kuat terkait isu pergantian itu. Sepanjang yang saya ketahui, tidak ada pembahasan resmi mengenai penggantian Menteri Keuangan,” kata Fuad dalam Forum Ekonom Konstitusi bertajuk Masa Depan Rupiah dan Paradigma Baru di Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Di mata Fuad, kemunculan isu itu tidak bisa dilepaskan dari perubahan paradigma ekonomi yang sedang didorong pemerintah.
Sejumlah kebijakan yang mengarah pada penguatan peran negara dalam pengelolaan sumber daya dan pembangunan ekonomi nasional, menurut dia, mulai memunculkan resistensi dari kelompok-kelompok yang selama ini merasa nyaman dengan pola kebijakan sebelumnya.
Ia tidak menyebut secara spesifik siapa kelompok yang dimaksud.
Namun, Fuad menilai setiap perubahan besar dalam kebijakan ekonomi hampir selalu menghadirkan pihak-pihak yang merasa kepentingannya terganggu.
Karena itu, ia memandang isu pergantian Purbaya lebih tepat dibaca sebagai bagian dari dinamika politik-ekonomi yang menyertai proses perubahan tersebut.
Dalam konteks itu, jabatan menteri hanyalah permukaan dari perdebatan yang lebih mendasar mengenai model pembangunan ekonomi Indonesia.
Fuad kemudian menarik pembahasan pada landasan konstitusional ekonomi nasional.
Ia mengingatkan bahwa Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan arah yang jelas mengenai pengelolaan perekonomian nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Menurut dia, perdebatan mengenai apakah suatu kebijakan tergolong neoliberal atau sosialis seharusnya tidak menjadi fokus utama.
Yang lebih penting adalah memastikan setiap kebijakan tetap berpijak pada amanat konstitusi.
“Kalau kita sendiri tidak memegang konstitusi kita, lalu siapa lagi yang akan menjaganya? Yang paling penting adalah menjalankan amanat konstitusi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” ujarnya.
Salah satu kebijakan yang mendapat dukungan Fuad adalah gagasan ekspor melalui satu pintu.
Kebijakan itu, menurut dia, dapat memperkuat pengawasan terhadap devisa hasil ekspor yang selama ini sebagian besar masih berada di luar negeri.
Fuad berpendapat, selama devisa hasil ekspor tidak sepenuhnya berputar di dalam negeri, manfaat ekonomi yang diperoleh Indonesia tidak akan optimal.
Akibatnya, kemampuan negara untuk memperkuat cadangan devisa, menjaga stabilitas rupiah, dan membiayai pembangunan menjadi terbatas.
“Kebijakan ekspor satu pintu akan memperkuat cadangan devisa, meningkatkan penerimaan negara, serta mempertegas pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945,” katanya.
Ia meyakini pengelolaan devisa yang lebih terintegrasi dapat memberi ruang fiskal yang lebih besar bagi pemerintah.
Pada saat yang sama, kebijakan tersebut juga diyakini mampu memperkuat fondasi ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
Bagi Fuad, berbagai kritik terhadap kebijakan ekonomi pemerintah merupakan bagian dari proses demokrasi.
Namun, ia mengingatkan agar publik mampu membedakan kritik yang berbasis argumentasi dengan upaya membangun persepsi yang bertujuan menciptakan ketidakpastian.
“Saya melihat isu-isu seperti ini lebih merupakan upaya menciptakan kondisi tertentu. Selama kebijakan yang dijalankan bertujuan memperkuat ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka pemerintah harus tetap konsisten menjalaninya,” ujar Fuad.
Di tengah fluktuasi nilai tukar rupiah dan tekanan ekonomi global, Fuad menilai tantangan utama pemerintah bukanlah menjawab rumor pergantian pejabat, melainkan memastikan agenda transformasi ekonomi tetap berjalan.
Sebab, menurut dia, yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar posisi seorang menteri, melainkan arah pembangunan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang. ***
