SIBERINDO.CO – Setiap wilayah memiliki cerita, tantangan, dan cara tersendiri dalam menjaga alamnya. Oleh karena itu, upaya perlindungan lingkungan tidak dapat dilakukan dengan satu pendekatan yang sama untuk seluruh daerah. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat, menegaskan pentingnya menghargai kearifan lokal sebagai bagian dari solusi dalam mengatasi berbagai persoalan lingkungan.
Menteri Jumhur menyampaikan bahwa pemerintah perlu membuka ruang dialog dan belajar dari masyarakat lokal yang selama ini menjadi penjaga lingkungan di wilayahnya. Menurutnya, masukan dari komunitas menjadi bagian penting dalam menentukan langkah pemulihan yang sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Saya membuka diri banget untuk belajar. Tadi ada pertanyaan dari Sumsel soal masalah Danau Ranau. Danau Ranau itu masalahnya apa dan solusi apa yang ada di kepala teman-teman di sana untuk mengatasi masalahnya. Masukan itu penting bagi kami,” kata Menteri Jumhur Menteri Jumhur saat berdialog dengan komunitas lingkungan dalam Konferensi Sungai Indonesia 2026 di Sumber Gempong, Mojokerto, Jawa Timur.
Menurut Menteri Jumhur, masyarakat lokal memiliki pemahaman yang lebih dekat terhadap kondisi lingkungan di daerahnya. Oleh karena itu, pemerintah tidak dapat mengambil keputusan hanya berdasarkan perspektif pusat tanpa mempertimbangkan pengalaman masyarakat yang telah lama berinteraksi dengan alam.
“Pemerintah pusat tidak boleh sok tahu, termasuk saya menteri LH tidak boleh sok tahu. Misal bahwa untuk membenahi sungai begini harus begini, tidak-tidak boleh seperti itu,” tutur Menteri Jumhur.
Ia mencontohkan pengelolaan sungai di sejumlah daerah yang berhasil karena adanya kesadaran dan kesepakatan bersama masyarakat. Salah satunya kawasan Tukad Bindu di Bali yang menurutnya menjadi contoh baik bagaimana masyarakat dapat menjaga sungai melalui keterlibatan aktif warga sekitar.
Menteri Jumhur menilai, keberagaman cara masyarakat dalam menjaga lingkungan merupakan kekuatan besar Indonesia. Setiap daerah memiliki pendekatan yang berbeda sesuai dengan budaya, kondisi alam, dan kebutuhan masyarakat setempat.
“Itulah menariknya Indonesia. Kita harus betul-betul menghormati local wisdom. Saya kalau tidak menghormati local wisdom maka saya rugi. Karena banyak hal yang sebetulnya dengan menghormati local wisdom maka sebetulnya KLH tidak perlu intervensi-intervensi yang sifatnya perintah. Karena warga lokal sudah berjalan melakukan pengelolaan sungai. Sehingga saya tinggal membangun orkestrasi saja,” jelas Menteri Jumhur.
Selain menghargai kearifan lokal, Menteri Jumhur juga menekankan pentingnya komunikasi dengan masyarakat dalam setiap kebijakan lingkungan. Menurutnya, pendekatan dialog menjadi kunci agar program pemerintah dapat berjalan selaras dengan kebutuhan masyarakat dan tetap menjaga nilai-nilai yang ada di daerah.
KLH/BPLH terus mendorong penguatan kolaborasi multipihak, dengan menjadikan masyarakat sebagai mitra utama serta menggabungkan kebijakan nasional dengan kearifan lokal, upaya menjaga dan memulihkan lingkungan diharapkan dapat berjalan hlebih efektif dan berkelanjutan.
