JAKARTA – Keputusan Presiden RI Joko Widodo membatalkan Lampiran III Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
Berita Utama
# saleh partaonan daulay
PAN Siapkan Deretan Publik Figur untuk Pilkada DKI
JAKARTA – Partai Amanat Nasional (PAN) sudah menyiapkan sejumlah nama untuk maju dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Ketua DPP PAN Saleh Partaonan
Catatan PAN Soal Rencana Pemerintah Merevisi UU ITE
JAKARTA – Fraksi PAN DPR RI memberikan catatan kepada pemerintah soal rencana melakukan revisi UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Kebijakan Rapid Test Jangan Mempersulit Masyarakat
JAKARTA – Kalangan dewan mengapresiasi kebijakan Satgas Covid-19 untuk mewajibkan tes antigen bagi calon penumpang pesawat dan Kereta Api. Ketua Fraksi PAN DPR
China Beli Vaksin dari Negara Lain? DPR: Itu Kurang Menguntungkan
JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah mendalami kabar terkait rencana China yang akan membeli vaksin Covid-19 dari
Vaksin Gratis Bukti Keseriusan Pemerintah Tangani Covid-19
JAKARTA – Partai Amanat Nasional (PAN) mengapresiasi kebijakan vaksin gratis bagi rakyat Indonesia yang telah diputuskan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Plt Ketua
DPR Minta BPOM Tak Buru-buru Beri Izin Vaksinasi Covid-19
JAKARTA – Kalangan dewan meminta Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (BPOM) untuk segera melakukan kajian dan penelitian yang mendalam sebelum mengeluarkan Emergency
PAN Minta Orang Lingkaran Habib Rizieq Ikut Diperiksa
JAKARTA – Ketua DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay prihatin dan mendoakan kesembuhan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan wakilnya Ahmad Riza Patria.
Swab Test Dipatok Rp900 Ribu, DPR: Masyarakat Kelas Bawah Kesulitan Kalau Dibebani
JAKARTA – Kalangan dewan ikut mengomentari penetapan harga tertinggi tes usap atau swab test untuk Covid-19 sebesar Rp 900 ribu. Bagi anggota Komisi
DPR Minta Anies Tingkatkan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat
JAKARTA – Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah pusat meningkatkan koordinasi. Permintaan dikemukakan