JAKARTA – Wasekjen Hukum dan Advokasi DPP PKS, Zainudin Paru bersyukur dengan keputusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak permintaan ganti rugi Rp30
Berita Utama
# PKS
Tok, Pemecatan Fahri Hamzah Oleh PKS Tidak Benar
JAKARTA – Mahkamah Agung (MA) menerima permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait ganti rugi Rp30 miliar kepada
Penahanan Habib Rizieq Sangat Mengecewakan
JAKARTA – Penahanan Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab (HRS) oleh Polda Metro Jaya, Sabtu (12/12/2020) malam terus menuai perhatian publik. Menurut
Campur Tangan Bareskrim Bakal Rugikan Korban Penembakan
JAKARTA – Kalangan dewan meragukan campur tangan Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri dalam pengusutan kasus penembakan enam laskar Front Pembela Islam
Dua Anggota DPR Jadi Penjamin Penangguhan Penahanan Habib Rizieq
JAKARTA – Tim kuasa hukum Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab akan mengajukan penangguhan penahanan dengan penjamin dari pihak keluarga
Polisi Diingatkan, Penggunaan Senjata Harus Tetap Perhatikan Aturan Hukum
JAKARTA – Tragedi penembakan yang terjadi antara pihak Kepolisian dengan Laskar Front Pembela Islam (FPI) yang menewaskan enam orang dari laskar FPI
PKS Imbau Masyarakat Cek Rekam Jejak Calon Sebelum Nyoblos
JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera mengajak masyarakat untuk mengecek fakta dan data tentang calon pemimpin yang akan dipilih pada Pilkada serentak yang
Laskar FPI Ditembak Polisi, PKS Senayan Tunggu Klarifikasi Kapolri
JAKARTA – Peristiwa penembakan enam orang anggota Laskar Front Pembela Islam (FPI) oleh aparat kepolisian terus menuai keprihatinan dari berbagai kalangan. Ketua
DPR Ingatkan Pemerintah, Papua Jangan Sampai Seperti Timor-Timur
JAKARTA – Pemerintah tidak boleh menganggap remeh deklarasi Pemerintahan Sementara Papua Barat oleh Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP). Hal itu
PKS Salut dan Langsung Doakan Kesembuhan Gubernur Anies
JAKARTA – Kalangan dewan salut dengan sikap terbuka Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang tidak malu untuk mengumumkan bahwa dirinya terkonfirmasi positif
RUU Minol Tak Melarang Peredaran Alkohol, Tapi…
JAKARTA – Rancangan Undang Undang (RUU) Minuman Beralkohol (Minol) ada bukan untuk melarang peredaran alkohol di masyarakat. Menurut anggota Komisi III DPR
DPR Berharap Penyaluran Bansos Satu Pintu di Kemensos
JAKARTA – Pemerintah didorong untuk menjadikan Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai pusat kementerian yang bertanggung jawab penuh untuk penyaluran dana bantuan sosial. Anggota
DPR Desak Pemerintah Transparan Buka Permainan Impor Hortikultura
JAKARTA – Kalangan dewan mendesak pemerintah membuka secara transparan adanya dugaan pungli dan permainan kuota impor hortikultura oleh pengambil kebijakan dan pengusaha
Presiden Macron Diingatkan, Penistaan Agama Bukan Kebebasan Berekspresi!
JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid angkat bicara soal sikap Presiden Prancis, Emmanuel Macron, yang menista umat Islam karena
Sumpah Pemuda Momentum Anak Bangsa Agar Tak Mudah Diadu Domba
JAKARTA – Peringatan Sumpah Pemuda harus menjadi pengingat supaya anak bangsa tidak mudah diadu domba. Demikian dikatakan Sekjen PKS, Aboe Bakar Alhabsyi
Diperlukan Strategi Tepat Tekan Laju Penyebaran Covid-19 di Masa Libur Panjang
JAKARTA – Pemerintah memerlukan strategi yang tepat untuk menekan laju penyebaran Covid-19 di masa libur panjang dan cuti bersama Maulid Nabi Muhammad
Tindak Kekerasan Terhadap Relawan Kesehatan Muhammadiyah Bukti Polisi Anarkis
JAKARTA – Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid angkat bicara soal tindak kekerasan terhadap relawan kesehatan yang bertugas di dekat kantor PP
Bonus 5 Kali Gaji di UU Ciptaker Hoaks, Pemerintah Jangan PHP-in Rakyat
JAKARTA – Tidak benar bahwa dalam UU Cipta Kerja terdapat pasal tentang pemberian bonus 5 kali gaji bagi karyawan. Demikian dikatakan Anggota
MPR RI Juga Minta Pilkada 2020 Diundur
JAKARTA – Pelaksanaan Pilkada serentak yang diagendakan berlangsung 9 Desember 2020 mendatang sebaiknya diundur. Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid menjelaskan,
DPR Minta Pemerintah Perkuat Perlindungan Warga Sipil Papua
JAKARTA – Pemerintah harus memperkuat perlindungan warga sipil dan anggota TNI/Polri yang bertugas di Papua. Hal itu penting dilakukan untuk mencegah terulangnya
- Sebelumnya
- 1
- 2
- 3
- 4
- Berikutnya