JAKARTA – Revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu merupakan salah satu bagian dan langkah dalam penyempurnaan sistem politik dan demokrasi
Berita Utama
# Komisi II DPR
Filosopi UU ITE Perlu Dikembalikan ke Tujuan Awal
JAKARTA – Filosofi dan tujuan dibuatnya UU Nomor 11 Tahun 2008 jo UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Ditunggu, Usulan Pemerintah Soal Revisi UU ITE
JAKARTA – Arahan Presiden RI Joko Widodo untuk merevisi UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) harus ditindaklanjuti jajaran
Ketua Komisi II DPR: Kasus Jual Beli Pulau Masalah yang Sangat Serius
JAKARTA – Kalangan dewan menyesalkan adanya isu kasus jual beli sejumlah pulau di Kabupaten Anambas, Provinsi Kepulauan Riau. Isu jual beli pulau
Disesalkan, Larangan ASN Berafiliasi ke HTI dan FPI Terlambat Diterbitkan
JAKARTA – Kritikan terhadap surat edaran pemerintah yang melarang aparatur sipil negara (ASN) berafiliasi ormas terlarang, termasuk Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan
PKS: Terlalu Berlebihan ASN Dilarang Berafiliasi dengan HTI dan FPI
JAKARTA – Kalangan dewan menilai aturan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang berafiliasi HTI dan FPI sangat berlebihan. Ketua DPP PKS Mardani Ali
PDIP Senayan Minta Guru Honorer di Atas 35 Tahun Diangkat Jadi PNS
JAKARTA – Kalangan dewan mengusulkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo untuk mengangkat guru honor yang
DPR: Pemecatan Arief Bukti Ketidakharmonisan DKPP dan KPU
JAKARTA – Kalangan dewan mempertanyakan keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memecat Arief Budiman sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU). Anggota Komisi
PSI Diingatkan, Jangan Ciderai Demokrasi Demi Kepentingan Politik
JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mendukung revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu berdasarkan kebutuhan objektif
Komisi II DPR: Pilkada 2020 Berjalan Sukses di Tengah Pandemi Covid-19
JAKARTA – Kalangan dewan mengapresiasi tingginya tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak 2020 sebesar 75,83 persen. Menurut anggota Komisi II DPR RI,
Komisi II DPR Rapat Evaluasi Pilkada 2020 Setelah Reses
JAKARTA – Komisi II DPR RI mengagendakan evaluasi pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 usai masa reses yaitu di awal Masa Persidangan III Tahun
Komisi II DPR: Masyarakat Harus Tetap Patuhi Prokes Covid-19 di TPS
JAKARTA – Masyarakat yang menggunakan hak suaranya di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 harus tertib mengikuti protokol kesehatan Covid-19. Hal itu
Sinergitas Antara Pemangku Kebijakan Diperlukan untuk Sukseskan Pilkada
JAKARTA – Sinergitas dan koordinasi antara pemangku kebijakan seperti pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, aparat keamanan, TNI, Satgas Covid-19 dan lainnya menjadi kunci
Pasien Covid-19 Tetap Bisa Nyoblos di Pilkada 2020
JAKARTA – Pasien positif Covid-19 akan tetap mendapatkan hak pilih dalam Pilkada serentak yang berlangsung 9 Desember mendatang. Demikian diutarakan anggota Komisi
DPR Imbau Masyarakat Tak Takut ke TPS
JAKARTA – Semua protokol kesehatan Covid-19 sudah diterapkan dengan sangat ketat menjelang Pilkada serentak yang berlangsung 9 Desember mendatang. Hal itu sebagaimana
Komisi II DPR Akan Bentuk Panja Pilkada
JAKARTA – Komisi II DPR RI segera membentuk Panitia Kerja (Panja) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. Menurut Ketua Komisi II DPR