JAKARTA – Komisi II DPR menetapkan tujuh anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan lima anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) periode 2022-2027.
Berita Utama
# dpr ri
Masyarakat Sunda Beraksi di Senayan, Tuntut Arteria Dahlan Dipecat
JAKARTA – Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sunda menggelar demo di depan gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (26/1/2022). Sementara Koordinator
Warga Sunda Protes, Desak Arteria Dahlan Dicopot dari Senayan
BANDUNG – Para pegiat budaya, seniman, dan aktivis masyarakat Sunda yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Penutur Bahasa Sunda, protes. Mereka kecewa oleh
Namanya Nusantara, Setara Provinsi, Pemimpinnya Ditunjuk Presiden
JAKARTA – Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa secara resmi memaparkan nama Ibu Kota Negara (IKN) baru, yaitu Nusantara. Suharso menjelaskan, awalnya nama
Sah! Andika Perkasa Panglima TNI, Pelantikan Tunggu Presiden
JAKARTA – Rapat Paripurna DPR RI, Senin (8/11/2021) mengesahkan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Rapat dihadiri oleh 366 anggota parlemen, baik
Anggota DPR RI Bagikan Ribuan Paket Sembako Saat Reses
BALIKPAPAN – Anggota DPR RI H Safaruddin menggelar Reses Masa Persidangan V Tahun 2020/2021 di Benua Etam saat pandemi Covid-19 melanda. Ribuan
Ekspor Bali Terkendala Masalah Kapal Meratus
DENPASAR – Asosiasi Logistik dan Forwader Indonesia (ALFI) Provinsi Bali mendatangi Gedung DPRD Bali. Mereka minta Komisi III DPRD Bali (yang membidangi
CPNS Setjen DPR RI Harus Aktif Dalam Publikasi Kinerja Positif
JAKARTA – Segenap Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI untuk turut aktif serta dalam publikasi citra
Tokoh PKS Bukhari Yusuf: Jangan Alihkan Isu!
JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR Fraksi PKS, Bukhori Yusuf meminta para penegak hukum fokus pada penuntasan kasus-kasus besar, tanpa melakukan pengalihan. “Pelanggaran
Sekarang DPR Dorong Pemerintah Libatkan Buruh Bahas Aturan Turunan UU Ciptaker
JAKARTA – Pemerintah diminta menggandeng masyarakat, terutama kelompok buruh, dalam membahas aturan turunan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Ketua DPR RI, Puan
Polri Selidiki Peretas Situs ‘Dewan Penghianat Rakyat’
JAKARTA – Situs resmi DPR RI sempat diretas oleh oknum tak bertanggung jawab. Tulisan utama pada laman tersebut diubah menjadi Dewan Penghianat
Abaikan Imbauan Gubernur Anies, Gedung DPR RI Tetap Dibuka
JAKARTA – Imbauan Gubernur DKI Anies Baswedan untuk menutup Gedung DPR RI selama tiga hari diabaikan. Gedung wakil rakyat itu tetap beroperasi
Sesuai Ketentuan, Gedung DPR RI Harus Ditutup Selama 3 Hari
JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menegaskan bahwa Gedung DPR RI harus dihentikan operasionalnya selama tiga hari. Hal itu menyusul ditemukannya
Omnibus Law Ciptaker Dinilai Bertentangan dengan Roh Konstitusi
JAKARTA – Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta menyebut Undang-Undang Omibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) bertentangan dengan roh konstitusi Indonesia. Dekan
Ketua DPR: TNI Harus Semakin Profesional
JAKARTA – TNI berperan penting dalam menjaga kedaulatan Indonesia. Bahkan peran TNI kini juga diperlukan dalam menguatkan gotong royong menangani pandemi virus
Pemerintah Diingatkan, Penyebaran Covid-19 Bisa Dicegah Kalau Harga Swab Test Diturunkan
JAKARTA – Pemerintah harus mengendalikan tarif tes usap (swab test) sebagai salah satu langkah pengendalian dan penanganan penyebaran COVID-19. Demikian dikatakan Ketua
Mendagri Tunda Pilkades, DPR: Itu Langkah Cerdas
JAKARTA – DPR RI mengapresiasi langkah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menunda gelaran pemilihan kepala desa (Pilkades) di 3 ribu desa yang sebelumnya
DPR Minta Pemerintah Fokus Tangani Covid-19
JAKARTA – Penanganan terhadap Covid-19 harus menjadi perhatian utama. Sebab, kondisi pandemi saat ini tidak memungkinkan kegiatan ekonomi untuk bergerak. Demikian dikatakan
Cegah Klaster Pilkada, Gerindra Ajak Semua Pihak Patuhi Protokol Kesehatan
JAKARTA – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra , Novita Wijayanti angkat bicara soal adanya desakan dari berbagai kalangan untuk menunda
Sidang Pidana Secara Virtual Melanggar KUHAP
JAKARTA – Mahkamah Agung (MA) diminta lebih kreatif dan bijak dalam menerapkan persidangan perkara pidana dengan tidak melakukan secara virtual. Anggota Komisi
- 1
- 2
- Berikutnya