Senin, 15 Feb 2021 | 21:22

Charles Honoris: Terlalu Jauh Kalau Disebut Pemerintah Langgar Kesepakatan DPR

JAKARTA – Komisi IX DPR RI menganggap pemerintah melanggar kesepakatan dengan menerbitkan Perpres Nomor 14 tahun 2021 terkait sanksi penolak vaksinasi COVID-19.

Berita Utama

Prof. Abdul Latif: PERADI PROFESIONAL Dorong Reformasi PPA dan Pengawas Advokat Independen

Kopra Mandiri Call Center – Layanan aktif 24 jam.

CALL CENTER MANDIRI KOPRA ✆ 0821~700~7004

Cara Menghubungi Layanan Call Center Kopra?

Kemenag Luncurkan Program “Ekspedisi Masjid Indonesia” 2026, Sediakan Ribuan Masjid Ramah Pemudik

LAZISKU & LAZ Amal Bunda Salurkan Keberkahan Ramadhan Lewat Program “Bhakti untuk Guru”

Cara Menghubungi Layanan Call Center Kopra?

Di Trending|Jumat, 27 Mar 2026 | 14:22

Pramono-Rano Klaim Menang Satu Putaran Pilkada DKI

Di Headline, Nasional, Politika, Trending|Kamis, 28 Nov 2024 | 13:43

Waspada Penipuan e-SIM Swap, Jaga Kerahasiaan Pribadi dan Perbankan

Di Headline, Hukum, Nasional, News, Trending|Minggu, 14 Apr 2024 | 14:57

Ace Hasan Tegaskan Seluruh DPD Tetap Dukung Airlangga sebagai Ketua Umum Golkar

Di Headline, Nasional, News, Politika, Trending|Senin, 31 Jul 2023 | 18:33

Presiden Jokowi Putuskan Indonesia Masuk Status Endemi Covid-19

Di Headline, Kesehatan, Nasional, News, Politika, Tokoh Kita, Trending|Rabu, 14 Jun 2023 | 23:05

# Charles Honoris

Charles Honoris: Terlalu Jauh Kalau Disebut Pemerintah Langgar Kesepakatan DPR

Headline, Politika|Senin, 15 Feb 2021 | 21:22

JAKARTA – Komisi IX DPR RI menganggap pemerintah melanggar kesepakatan dengan menerbitkan Perpres Nomor 14 tahun 2021 terkait sanksi penolak vaksinasi COVID-19.