JAKARTA – Pemerintah diminta menggandeng masyarakat, terutama kelompok buruh, dalam membahas aturan turunan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Ketua DPR RI, Puan
Berita Utama
JAKARTA – Pemerintah diminta menggandeng masyarakat, terutama kelompok buruh, dalam membahas aturan turunan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Ketua DPR RI, Puan