Polemik Angkat Utang, Pemprov NTB Akan Cicil 8 Tahun

MATARAM–Polemik angkat utang dilakukan Pemprov NTB sebesar Rp 750 miliar kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) tak henti disorot publik.

Sementara, Kepala Dinas PUPR NTB, Ridwansyah menegaskan secara teknis cicilan itu langsung lewat pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU). Jika NTB mendapatkan DAU sebesar Rp2 triliun per tahun, akan langsung dipotong sebesar Rp150 miliar untuk cicilan pinjaman tersebut.

“Kita akan cicil selama 8 tahun, mulai tahun 2023 dengan bunga sebesar 6,19 persen ke PT SMI. Pemprov akan mencicil pinjaman tersebut sebesar Rp150 miliar per tahun,” terang Ridwansyah, kemarin, di Mataram.

Sesuai MoU gubernur dengan BUMN di bawah Kementerian Keuangan itu, pinjaman sebesar Rp750 miliar tersebut harus terserap paling lambat Juni 2022. Tahun 2021, pinjaman ini harus terserap sebesar 60 persen. Sisanya 40 persen akan terserap tahun depan.

Sementara Rp250 miliar akan dipergunakan untuk program percepatan jalan tahun jamak. Dengan dana sebesar itu, sebanyak 14 paket jalan akan bisa dibiayai dari mulai ruas jalan di Pulau Lombok hingga di Pulau Sumbawa.

“Semua ini kita lakukan dalam konteks pemulihan ekonomi dan tidak semua daerah mendapat pinjaman ini. Kita bersaing dengan 113 pemerintah daerah,’’ bebernya.

Sedangkan pinjaman sebesar Rp 500 miliar untuk RSUD Provinsi NTB. Rinciannya, Rp84 M akan dipergunakan untuk melanjutkan pembangunan Gedung Trauma Center. Gedung dua lantai yang saat ini digunakan untuk IGD Penanganan Covid-19 tersebut akan ditingkatkan menjadi enam lantai ditambah dengan helipad.

Lalu alokasi lainnya akan dipergunakan untuk membangun IGD Terpadu, ruang perawatan serta pengadaan alat-alat kesehatan. Nantinya RSUP diharapkan menjadi RS berstandar internasional. Sehingga bisa juga menyokong perhelatan MotoGP 2022.

“RSUD Provinsi NTB menjadi rumah sakit rujukan di Indonesia Timur khususnya untuk penanganan penyakit jantung dan kanker,” katanya.

Terpisah, Direktur RSUP NTB, dr Lalu Herman Mahaputra menjelaskan salah satu cara yang akan dilakukan membayar cicilan itu tentu dengan peningkatan pendapatan di RS. Peningkatan pendapatan itu dilakukan dengan penyediaan fasilitas yang memadai.

Tahun ini saja, sesuai perhitungan Bappenda NTB, pendapatan RSUD NTB ditargetkan sebesar Rp 195 miliar. Target itu merupakan pendapatan secara keseluruhan. Sementara sesuai MOU cicilan terkait hutang itu tidak akan dimulai tahun ini, akan dimulai pada tahun 2023.

“Kan sekarang belum waktunya cicil,” katanya singkat.(jho)