JAKARTA–PDIP akan memberi sanksi kader yang menyebut nama capres sebelum keputusan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Ganjar Pranowo yang telah menyatakan siap maju Pilres 2024 pun pasrah.
Gubernur Jawa Tengah sekaligus politikus PDIP Ganjar Pranowo menegaskan keputusan pencalonan presiden oleh partainya di Pilpres 2024 merupakan hak prerogatif Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Pernyataan itu ia sampaikan setelah secara tersirat belum lama ini dirinya menyatakan siap jika diusung maju pada Pilpres 2024. Termasuk dukungan sejumlah partai untuk dirinya di Pilpres.
Ganjar merespons sikap sejumlah pengurus wilayah PPP di beberapa provinsi yang mendukung dirinya menjadi calon presiden di Pilpres 2024.
Ganjar menyebut setiap partai memiliki mekanisme dalam menentukan sosok yang akan diusung dan dia menghormati itu.
“Itu kan urusan internal partai. Kita hormati urusan partai masing-masing, mungkin mereka punya mekanismenya sendiri,” kata Ganjar, Rabu (19/10/2022).
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto merespons pernyataan Ganjar soal siap menjadi calon presiden. Ia menyebut pernyataan Ganjar itu tak melanggar aturan partai.
Hasto membahasakan yang dilakukan Ganjar sebagai hanya menjawab pertanyaan dari wartawan. Selain itu, Ganjar tak menyebut dirinya sebagai calon presiden.
“Pak Ganjar kan bicara kalau ditugaskan,” ujar Hasto seperti menyindir.
Hasto kemudian memastikan partainya akan memberi sanksi kepada kader yang menyebut nama calon presiden sebelum keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Hasto meminta semua kader PDIP disiplin dengan aturan tersebut. Ia menyampaikan sanksi akan berlaku bagi siapa pun yang melanggar.
“Siapa pun yang menyebut nama capres atau cawapres dari PDI Perjuangan sebelum Ibu Megawati menetapkan calon, akan diberi sanksi,” kata Hasto saat ditemui di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Rabu.
Sebelumnya, Ganjar menyatakan siap maju sebagai capres jika untuk bangsa dan negara. Ganjar merupakan salah satu kandidat presiden potensial untuk Pilpres 2024. Namanya selalu muncul di jajaran teratas bursa capres di berbagai survei.
Meski demikian, Ganjar belum mengantongi dukungan dari partai mana pun. Nasib ganjar berbeda dengan Anies Baswedan yang sudah didukung Partai NasDem dan Prabowo Subianto yang sudah didukung Partai Gerindra .
“Untuk PDIP hal itu menjadi prerogatif Ketum Bu Mega,” kata Ganjar.
Di sisi lain, menurutnya, keputusan pencalonan presiden juga telah diatur oleh konstitusi, di mana hanya partai politik atau gabungan partai yang bisa mengusung calon presiden.
Tetapi, Ganjar meyakini hasil survei terkait pencalonan presiden tetap akan menjadi pertimbangan setiap partai untuk mengusung jagoannya.
“Terkait dengan pilpres ada realitas survei yang pasti menjadikan pertimbangan partai-partai,” kata Ganjar.
Ganjar mengaku saat ini dirinya masih fokus menyelesaikan tugas sebagai Gubernur. Dia ingin menuntaskan sejumlah tugas di Jateng untuk penanganan bencana, mengendalikan inflasi, hingga menyiapkan pangan pendamping padi.
Termasuk tugas untuk mendorong Badan Riset dan Indovasi Daerah (Brida) guna mencegah dampak situasi global yang tidak stabil.
“Saya tetap konsentrasi urus Jateng: siaga bencana, penanganan inflasi, menyiapkan tanaman pangan pendamping padi untuk ketahanan pangan,” katanya.
Menurutnya, semua anggota partai harus siap jika memang diusung menjadi presiden. Ganjar menyebut setiap partai pasti memilih anak-anak bangsa terbaik yang bisa memimpin Indonesia ke depan.
“Kalau untuk bangsa dan negara apa sih yang kita tidak siap,” kata Ganjar dalam sebuah wawancara di televisi nasional pada Selasa (18/10). (*)
