oleh

Realisasikan Segera Perbaikan PP tentang Standar Pendidikan Nasional

JAKARTA–MPR RI mendorong usulan perbaikan Peraturan Pemerintah (PP) No.57 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional yang diajukan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan segera direalisasikan, agar polemik terkait tidak adanya mata pelajaran Pancasila dan Bahasa Indonesia dalam kurikulum pendidikan nasional, tidak berlarut-larut.

“Polemik harus segera diakhiri dengan langkah konkret agar proses pendidikan nasional dapat berlangsung sesuai dengan yang kita harapkan bersama,” kata Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat di Jakarta, Senin (19/4/2021).

Dalam surat bernomor 25059/MpK.A/HK.01,01/2021, tertanggal 16 ApriI 2021, yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengajukan Izin Prakarsa Penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas PP No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Baca:   PKS: Motif Penusukan Syekh Ali Jaber Harus Dibongkar Tuntas

Dalam surat tersebut, Nadiem mendorong perubahan PP No.57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan dengan mengintegrasikan Pancasila dalam kurikulum pendidikan dan ketentuan mengenai kurikulum pendidikan tinggi.

Langkah tersebut, menurut Lestari, harus segera direalisasikan agar kurikulum pendidikan kita mampu mewujudkan cita-cita luhur pendidikan nasional, yang berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Baca:   Pemerintah Jangan Anggap Remeh Penolakan Vaksin oleh Masyarakat

Namun, secara teknis ada problem perundang-undangan terkait tidak tercantumnya Pancasila dan Bahasa Indonesia pada Pasal 40, PP No.57 Tahun 2021.

Peraturan Pemerintah tersebut, merujuk Pasal 37 UU No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang juga tidak mencantumkan Pancasila dan Bahasa Indonesia dalam kurikulum.

Menurut Lestari, sebaiknya pemangku kepentingan tidak hanya melakukan usulan perubahan PP No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional untuk mencantumkan Pancasila dan Bahasa Indonesia dalam kurikulum Pendidikan Nasional, akan tetapi melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap UU No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas khususnya Pasal 37.

Baca:   Covid-19 Tekan Pertumbuhan Ekonomi Maluku Triwulan III

“Jika memperhatikan Kurikulum Pendidikan Tinggi, sesungguhnya sudah mencantumkan Pancasila dan Bahasa Indonesaia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Berdasarkan kondisi tersebut, para pemangku kepentingan juga melakukan sinkronisasi dan harmonisasi terhadap UU Sisdiknas dan UU Pendidikan Tinggi,“ kata Lestari.

Dengan diatasinya sejumlah problem perundang-undangan tersebut, kata Lestari perubahan PP No.57 Tahun 2021 memiliki dasar hukum lebih kuat mencantumkan Pancasila dan Bahasa Indonesia pada kurikulum nasional. (duk)

Komentar

Berita Lainnya