oleh

MPR RI Minta Pemerintah Tegas Batasi WNA Masuk Indonesia

JAKARTA–MPR RI mendorong pemerintah tegas dalam membatasi warga negara asing masuk ke Indonesia. Pasalnya, beberapa negara melaporkan lonjakan serius kasus Covid-19.

“Pemerintah mesti tegas, bukan hanya melarang WNA asal India, tetapi juga WNA dari beberapa negara yang terindikasi mengalami kenaikan kasus,” ujar Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan di Jakarta, Jumat (23/4/2021).

Sebagaimana diketahui India melaporkan kasus harian Covid-19 di Tanah Bollywood itu mencapai 300 ribu dalam 24 jam terakhir. Tidak hanya India, beberapa negara lain, seperti Brasil, Filipina, hingga Cina kembali melaporkan kenaikan kasus Covid-19.

Baca:   Diperlukan Strategi Tepat Tekan Laju Penyebaran Covid-19 di Masa Libur Panjang

Syarief Hasan menyesalkan, masuknya WNA dari India dan Cina ke Indonesia di tengah situasi Pandemi yang belum berkesudahan. Pada awal 2021, 153 WNA asal Cina masuk ke Indonesia, disusul 127 WNA asal India awal April 2021 di tengah kurva pandemi Covid-19 yang belum melandai.

Dikatakan, Pandemi Covid-19 di Indonesia belum menunjukkan pelandaian yang cukup signifikan. Kita memiliki potensi kenaikan kasus seiring dengan maraknya WNA masuk ke Indonesia.

Baca:   Jenderal Listyo Komit Kawal Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Memang, kasus harian Covid-19 di Indonesia masih tinggi. Terbaru, kasus harian mencapai 5.720 kasus dengan 230 di antaranya tutup usia Kamis, (22/4) sehingga total kasus positif Covid-19 di Indonesia menjadi 1,62 juta kasus.

Ditambahkan, masuknya WNA ke Indonesia, khususnya dari negara episentrum Covid-19 berbahaya bagi Indonesia. Pemerintah harus hati-hati dan belajar dari pengalaman masuknya Covid-19 ke Indonesia pertama kali awal Maret 2020 .

Baca:   Komjen Listyo Jadi Calon Tunggal Kapolri, Presiden Permudah Kinerja Komisi III

Syarief juga mempertanyakan kebijakan Pemerintah yang terkesan kontradiksi. Pemerintah melakukan pengetatan dan pelarangan mudik, namun belum menunjukkan ketegasan terkait masuknya WNA di Indonesia. Pemerintah harusnya membuat kebijakan secara komprehensif dengan pengetatan dalam negeri dan pembatasan WNA masuk ke Indonesia.#duk

Komentar

Berita Lainnya