JAKARTA – Sebagian besar wilayah Indonesia memasuki musim hujan pada September dan Oktober 2021.
Menghadapi hal ini, kesiapsiagaan masyarakat diharapkan dapat mencegah potensi bahaya hidrometeorologi melalui peringatan dini berbasis komponen struktur dan kultur.
Deputi Bidang Pencegahan BNPB Dra Prasinta Dewi, MAP. menyampaikan, pemerintah sudah menyelenggarakan sistem peringatan dini yang efektif dan masif pada setiap tingkatan.
Sistem itu mulai tingkat nasional, provinsi, kabupaten dan kota bahkan masyarakat.
Ia mengatakan, ini merupakan langkah pengurangan risiko bencana dan tindak lanjut amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024.
Hal itu disampaikan Prasinta pada rapat koordinasi (Rakor) Peringatan Dini dalam Menghadapi Ancaman Bahaya Hidrometeorologi di Jakarta.
“Berbicara tentang sistem peringatan dini, tentunya tidak terlepas dari dua komponen utama yaitu komponen struktur serta komponen kultur,” ujar Prasinta saat membuka rapat koordinasi melalui daring dan luring pada Selasa (14/9/2021).
Komponen struktur merujuk pada infrastruktur pengamatan dan monitoring, seperti yang telah dilakukan oleh lembaga teknis, seperti BMKG dan PVMBG.
Sedangkan komponen kultur, Prasinta menjelaskan, ini sebagai diseminasi peringatan dini dan kapasitas masyarakat.
Lebih lanjut Prasinta menambahkan, komponen struktur, yaitu institusi pemerintah seperti BMKG, PVMBG, Kementerian PUPR sudah memiliki sarana prasarana monitoring yang cukup maju untuk bisa memberikan peringatan kepada para pemangku kepentingan maupun masyarakat.
“Namun, untuk komponen kultur terkait bagaimana warning bisa sampai ke masyarakat dengan cepat dan tepat serta bagaimana masyarakat harus bertindak terhadap warning yang diberikan, masih menjadi pekerjaan rumah besar kita semua termasuk di dalamnya BPBD,” ujarnya.
Pada konteks ini, Prasinta menekankan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melalui Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops menjadi sangat penting.
Prasinta juga berpesan upaya para pemangku kepentingan untuk dapat menyampaikan informasi maupun melakukan koordinasi yang dibutuhkan untuk aksi dini atau early action di tingkat masyarakat.
Direktur Peringatan Dini BNPB Ir. Afrial Rosya, MA menyampaikan, peringatan dini berbasis masyarakat, salah satunya menitikberatkan pada kemampuan merespons.
Informasi sebagai suatu peringatan dini itu harus memenuhi parameter, antara lain informasi dipastikan sampai dan dipahami oleh masyarakat.
“Masyarakat merespons informasi dengan evakuasi ke tempat yang aman,” ujar Afrial.
BNPB melalui Direktorat Peringatan Dini BNPB, selalu menyampaikan surat edaran peringatan dini terkait potensi bahaya hidrometeorologi.
Di sisi lain, BNPB juga secara berkala menginformasikan analisis prediksi Banjir melalui laman dan Whatsapp Group.
Hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh BPBD untuk kesiapsiagaan dan konsolidasi antar para pemangku maupun mitra di tingkat lokal.
Rakor peringatan dini menghadapi ancaman bahaya hidrometeorologi ini dihadiri oleh BPBD provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.
Pada rakor tersebut BNPB menghadirkan dua narasumber yaitu Kepala Pusat Informasi Perubahan Iklim BMKG Dr Ir Dodo Gunawan, DEA dan Koordinator Mitigasi Gerakan Tanah PVMBG Dr Agus Budianto. (*)
Sumber: bnpb.go.id
Komentar