JAKARTA – Pihak berwenang perlu menyelidiki dugaan praktik penimbunan stok kedelai yang berpotensi berdampak kepada keberlangsungan usaha para pengrajin tahu dan tempe di berbagai daerah.
Hal itu sebagaimana diutarakan anggota Komisi VI DPR RO, AMin Ak dalam keterangan tertulisnya, Kamis (7/1).
“Dugaan penimbunan stok kedelai itu beralasan mengingat hanya ada tiga importir yang menguasai 66,3 persen kuota impor kedelai, sehingga sangat berpeluang untuk mengontrol pasokan,” kata Amin.
Apalagi, ia mengingatkan bahwa tren kenaikan harga kedelai di pasar global sendiri sudah muncul sejak Agustus tahun 2020 lalu, yang semestinya bisa diantisipasi oleh pemerintah.
Untuk itu, ujar dia, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) perlu untuk menyelidiki dugaan praktik ilegal oleh importir kedelai dengan menimbun stok kedelai disaat pasokan kedelai di pasar global menipis.
Jika terbukti terjadi penimbunan stok, Amin mendesak agar KPPU dan Kementerian Perdagangan mencabut izin impor perusahaan pelakunya.
“Persoalan kedelai ini kan selalu berulang sejak satu dekade terakhir. Persoalannya sama, yaitu instabilitas harga yang membuat pelaku usaha tempe dan tahu yang didominasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terpukul kenaikan harga,” ujar Amin.
Amin mendesak agar KPPU menyelidiki dugaan importir yang sengaja menahan pasokan kedelai.
Pemerintah bisa menugaskan BUMN Pangan bersama koperasi pengrajin tahu tempe untuk mengembangkan sentra produksi kedelai baru. Kementerian pertanian mencatat, produksi kedelai dalam negeri berkisar 420 ribu ton per tahun atau hanya sekitar 15% dari total kebutuhan per tahun yang mencapai lebih dari 2,6 juta ton.
“Keterlibatan BUMN Pangan yang holdingnya baru dibentuk akhir 2020 lalu, juga untuk mengontrol pasokan agar tidak dikendalikan oleh kartel,” tegas Amin. (sam)
Komentar