JAKARTA – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dihelat 9 Desember 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun menerima sejumlah pengaduan yang cukup mengejutkan. Terutama daerah yang bakal menggelar pesta demokrasi.
Beberapa laporan yang diterima KPK, isunya terkait”transaksi gelap” menyangkut setoran proyek sampai aliran dana dari pengusaha yang mencoba masuk ke ranah pemenangan. Bahkan isu dugaan korupsi penggunaan dana Covid-19 pun sudah sampai ke meja komisi antirasuah itu.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengakui Rakor dengan KPK membahas strategi nasional pencegahan korupsi yang berlangsung Kantor Kemendagri pada Selasa (1/9). Sayang secara spesifik mantan Kapolri itu tidak mengulas tentang infomasi yang diterima KPK.
”Intinya kami sangat senang dikunjungi saat ini (KPK, Red), dan saya sengaja meminta hadir semua Eselon I, Sekjen, Irjen, Dirjen Otda, Dirjen Politik dan PUM, Dirjen Bina Adwil, Dirjen Bina Bangda, Dirjen Pemdes, Dirjen Bina Keuda, Sesditjen Dukcapil,” terang Tito.
Mendagri menyambut baik kerja sama dengan KPK dalam konteks pencegahan korupsi. Karena, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Mendagri memang berikhtiar untuk mewujudkan suatu sistem berjejaring dalam mencegah tindak pidana korupsi (Tipikor).
”Untuk bisa mencegah Tipikor bisa kita buat sebaik mungkin. Saya sudah berapa kali mendengar arahan Pak Deputi (Pencegahan KPK). Saya jujur saja sebetulnya semua beliau paham sekali, detil sekali. Beliau paham tentang pemerintahan daerah,” kata Mendagri.
Lebih lanjut Mendagri menekankan, pekerjaan di Kemendagri sangat erat kaitannya dengan pemerintahan daerah, khususnya menyangkut pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah.
”Sebagian memang anggaran ada di daerah, perizinan juga banyak yang di daerah. Karena ada urusan di luar urusan Pemerintahan Pusat absolut. Kami memberikan pembinaan sekaligus juga pengawasan kepada mereka,” paparnya. (oke/sep)
