JAKARTA – Harus ada political Will atau kemauan politik dari pemerintah dalam penanganan aksi terorisme di Indonesia.
Hal itu diutarakan anggota Komisi I DPR RI, Effendi Simbolon dalam diskusi bertajuk ‘Teror di Sigi, Bagaimana Nasib Perpres TNI’, di Media Center DPR RI, Senayan, Selasa (1/12/2020).
“Sebenarnya, dimulai dari political will dari pemerintah dan negara karena perangkat kita baik alat pertahanan negara TNI ini dan alat Kamtibmas kita penegakan hukum kita sudah ada Polri. Tinggal apakah kita ada kemauan untuk menyelesaikan setiap kasus di wilayah Indonesia,” kata dia.
Kejadian demi kejadian terkait dengan aksi terorisme bukan kali pertama terjadi di Indoneisa.
“Artinya, dari case per-case seharusnya bisa menjadi acuan bagi pemerintah dalam mengambil tindakan,” terangnya.
Effendi menyayangkan sikap pemerintah yang justru berkutat pada soal pelibatan TNI dalam penangan aksi teror.
“Belajar dari situ sebenarnya, kita sekarang masih berkutat antara Komisi I, Komisi III DPR, soal perlu tidaknya pelibatan TNI. Saya kira itu seolah nasi sudah menjadi bubur, tapi kita masih membahas beras masih membahas tanaman padi nya,” jelas politikus PDI Perjuangan itu.
“Ngapain lagi harus dipertentangkan lagi peran TNI dan Polri, orang sudah jelas kok TNI itu adalah penegak kedaulatan negara, baik ada ancaman militer atau non militer. Termasuk, dimana sumbangsih terhadap kejahatan yang extraordinary yang jelas-jelas mempunyai rentang benang merah dengan ideologis dan juga dengan aliansi di dunia belahan dunia sana,” paparnya.
Sehingga, lanjut dia, tidak bisa kemudian penanganan aksi teror hanya melibatkan sekedar dari institusi kepolisian saja.
“Itu tidak bisa hanya sekedar kepolisian untuk dilibatkan walau hanya sekedar ada alat buktinya di mana permulaan nya. Itukan teroris jauh sudah ada dalam pantauan intelejen,” demikian Effendi. (sam)
Komentar