NUNUKAN – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Letjen TNI Doni Monardo meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mengantisipasi penuh dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penularan Covid-19 lintas negara.
Aktivitas keluar-masuk Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) melalui lintas batas negara di wilayah Kabupaten Nunukan dan pintu perbatasan lainnya di Kalimantan Utara, sangat berpotensi menjadi penyebab meningkatkan angka kasus Covid-19.
Terutama jika tidak ada penanganan khusus wilayah perbatasan, sebagaimana anjuran Pemerintah Indonesia demi memutus mata rantai penularan virus SARS-CoV-2.
“Kita harus antisipasi. Kita harus waspada,” jelas Doni dalam Rapat Koordinasi Penanganan Covid-19 bersama Pemerintah Kabupaten Nunukan di Nunukan, Kalimantan Utara, Selasa (30/3/2021).
Menengok data WNI dan WNA yang tiba melalui jalur resmi bandara Soekarno-Hatta di Tangerang sejak akhir Desember 2020 hingga 26 Maret 2021, Doni mendapat laporan bahwa ada 614 dari total 1.974 yang dilaporkan terkonfirmasi positif Covid-19 setelah melalui dua kali Test PCR oleh pihak Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP).
Padahal, sebelumnya mereka telah mengantongi surat negatif swab dari negara asal.
“Sampai dengan hari ini, mereka yang dinyatakan positif dari luar negeri setelah melalui dua kali swab pcr ada 614 orang yang positif Covid-19,” jelas Doni.
Melihat dari fenomena tersebut, maka Doni yakin hal itu tidak menutup kemungkinan bahwa potensi penularan virus SARS-CoV-2 dapat lebih banyak terjadi di lintas batas seperti yang ada di Kaltara.
Terlebih, menurut laporan dan sudah menjadi rahasia umum, masih banyak pintu masuk ilegal atau yang lebih dikenal dengan ‘jalur tikus’ di wilayah Kaltara.
Tentunya hal itu juga menjadi poin penting untuk segera diantisipasi guna menekan angka kasus Covid-19.
Penularan Covid-19 yang dibawa WNI dan WNA tersebut dapat berakibat fatal apabila berdampak langsung kepada para kelompok rentan dan bagi penderita komorbid atau penyakit penyerta yang ada di rumah.
Pada kesempatan tersebut, Doni mencontohkan apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) dalam rangka mengantisipasi adanya penambahan kasus Covid-19 di wilayah mereka dari mobilitas warga melalui perbatasan tapal batas.
Dalam hal ini, Pemrov Kalbar telah membentuk Satgas Karantina di
bawah komando Pangdam setempat, setelah mendapat delegasi dan arahan Gubernur Kalbar.
Komitmen tersebut dibangun setelah sebelumnya Doni menyambangi dan memberikan arahan terkait hal serupa di wilayah Kalbar dengan menghadirkan beberapa unsur Kementerian/Lembaga terkait dari pusat pada awal Maret
Oleh sebab itu, melalui forum yang juga dihadiri oleh seluruh unsur pemerintah daerah dan dihadiri komponen dari pusat, Doni berpesan agar apa yang telah dilaksanakan Pemprov Kalbar dapat dijadikan inspirasi dalam rangka melindungi warga negara dari pandemi yang melanda Tanah Air selama satu tahun terakhir ini.
“Jangan sampai kerja keras kita selama satu tahun terakhir ini akhirnya terganggu oleh saudara kita yang tidak bisa kita lakukan proses sesuai ketentuan kekarantinaan,” tegas Doni.
Untuk mendukung Pemprov Kaltara, BNPB memberikan bantuan senilai Rp 3 miliar guna percepatan penanganan Covid-19.
Dukungan tersebut diberikan secara simbolis oleh Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kaltara senilai Rp 2,2 miliar dan kepada BPBD Kabupaten Nunukan Rp 700 juta.
Perincian dukungan tersebut meliputi 20 alat thermometer gun, 2.000 pakaian APD, 2.000 kacamata googles, 2.000 face shield, 50 unit pulse oximeter, 100.000 lembar masker kain, 20.000 swab test antigen dan 2 unit ventilator untuk BPBD Provinsi Kaltara.
Kemudian 50 ribu masker kain, 10 ribu masker medis dan 5.000 swab test antigen untuk BPBD Kabupaten Nunukan.
Selain itu, melalui diskusi dan penyerapan aspirasi dari pihak pemerintah daerah, Doni juga memutuskan untuk memberikan dukungan berupa alat penunjang swab PCR sehingga proses tracing, tracking dan treatment dapat dipercepat dan lebih mudah.
Dalam forum tersebut, Doni langsung memerintahkan Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB agar segera mengirimkan segala kebutuhan lain guna menunjang penanganan Covid-19 khususnya dalam mendukung operasi lintas batas
Turut hadir dalam rapat koordinasi tersebut Wakil Ketua Komite II DPD RI Hasan Basri, Perwakilan Mabes TNI Mayjen TNI Supriadi, Perwakilan Mabes Polri Kombespol Ronald R, dan Perwakilan Kemenko PMK.
Kemudian Perwakilan Kementerian Luar Negeri, Perwakilan Kementerian PUPR, Perwakilan Kementerian Kesehatan, Perwakilan Kemendagri, Perwakilan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Perwakilan BPKP. (*)
Sumber – bnpb.go.id
Komentar