JAKARTA–Organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sumbar dan Pergerakan Milenial Minang (PMM) menggelar aksi damai untuk meminta kepolisian mengusut tuntas kasus tanda tangan yang menyeret nama gubernur Sumbar.
IMM dan PMM juga menyatakan solidaritas terhadap Ketua Umum IMM Sultra yang mendapat pemukulan dari aparat kepolisian saat melakukan aksi unjuk rasa di Sulawesi Tenggara.
Massa aksi dalam demo yang digelar Rabu (29/9) ini tampak membawa atribut dan berbagai spanduk yang bertuliskan “usut tuntas kasus yang menjerat nama gubernur Sumbar dan segera panggil gubernur untuk dimintai keterangan”.
Dalam guyuran hujan yang lebat puluhan peserta aksi berorasi di halaman Mapolda Sumbar Jalan Sudirman Padang dengan tertib. Tidak berselang lama pihak kepolisian yang berpakaian preman tiba menorobos barisan mengambil atribut aksi, terjadi kericuhan para masa aksi dengan pihak kepolisian.
Kordinator aksi sekaligus Ketua Umum IMM Cabang Padang Rahmad Hanafi mengungkapkan, awalnya aksi dan orasi berjalan tertib dalam guyuran hujan yang lebat. Tidak beberapa lama, tiba-tiba polisi berpakaian preman datang menembus barisan mengambil atribut masa aksi.
“Akibat, provokasi tersebut masa aksi kita menjadi ricuh, tindakan merebut atribut aksi kami nilai telah mencederai marwah demokrasi, padahal kita datang mendukung penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus ini dengan cepat agar tidak menjadi gorengan para politisi yang berujung kepada kericuhan publik,” ujar Hanafi Ketua Umum IMM Kota Padang, seperti dikutip PilarbangsaNews, jaringan Siberindo.co.
Melihat masa aksi yang terprovokasi, dan tidak ingin terjadi hal yang lebih panas maka masa aksi memutuskan untuk membubarkan diri untuk sementara. Melihat masa sudah tenang maka diputuskan melanjutkan aksi dalam guyuran hujan yang lebat.
Ketua Umum Pergerakan Milenial Minang (PMM) Fikri Haldi mengatakan, pihaknya mendorong pihak kepolisian agar profesional dalam bekerja untuk mengusut tuntas kasus ini, dan meminta segera memanggil gubernur Sumbar untuk dimintai keterangan.
“Kami akan mengkonsolidasikan untuk turun kembali, karena kami melihat ada kejanggalan dengan lambannya proses kasus tanda tangan Gubernur Sumbar ini,” tutup Fikri. (PB)
Komentar