JAKARTA – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto membantah tudingan sejumlah pihak yang menyebutkan kalau Pemerintahan Presiden RI Joko Widodo otoriter dan mirip orde baru.
Dia menegaskan, apa yang dilakukan pemerintahan Jokowi semata-mata sesuai dengan acuan hukum. Perilaku yang melanggar hukum seperti merusak fasilitas umum maupun menyebar hoaks sudah sepantasnya ditindak.
“Demokrasi ini dibangun dengan aturan main, demokrasi ini harus mencerdaskan kehidupan bangsa, demokrasi ini disertai dengan etika, dengan perilaku yang baik, moralitas yang baik,” tekan Hasto dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis (29/10/2020).
“Terhadap demonstrasi berulang kali, PDI Perjuangan menegaskan hak untuk menyuarakan pendapat itu diatur dalam konstitusi. Tetapi demokrasi tidak boleh merusak,” sambungnya.
Hasto menegaskan, ketika demo sudah merusak fasilitas umum, publik, disitulah aparat penegak hukum harus bertindak menegaskan hukum di atas segalanya.
Adapun enegakan hukum untuk memastikan kemananan dan ketertiban dalam masyarakat itu.
“Sehingga, apa yang dilakukan oleh keamanan keamanan belakangan ingi bukanlah tindakan represif yang melanggar etika maupun aturan laiknya perilaku rezim otoriter. Kalau represif itu gambarannya sangat jelas, yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru,” urai Hasto.
Hasto menambahkan, pemerintahan saat ini berbeda dengan era Orde Baru, ia menyatakan kalau kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf Amin selalu mengedepankan dialog.
“Saat ini Pak Jokowi-Ma’ruf Amin itu adalah pemimpin yang terus membangun dialog, aspirasi dari masyarakat diterima. Dan demikian pula dengan PDI Perjuangan,” tandasnya. (sam)
Komentar