BANGKA TENGAH–Wacana kebijakan yang dibuat penjabat Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Ridwan Djamaludin, terkait tata kelola pertambangan timah berimbas pada masyarakat penambang di desa-desa.
Meski baru sebatas wacana, namun harga timah yang turun drastis hingga susah menjual timah hasil mereka dari melimbang merupakan imbas nyata yang dirasakan masyarakat Babel saat ini, khususnya para ibu-ibu yang melimbang timah di bekas lahan pertambangan di kawasan eks PT. Kobatin wilayah Kecamatan Lubuk Besar.
Ika, salah satu dari tujuh orang ibu-ibu yang ditemui wartawan di lokasi yang sehari-hari mengais rejeki dari melimbang timah mengatakan susahnya jadi orang kecil.
“Kami ne bik-bik kampong, tiap ari ngesat makan cuma ngelimbang, kami dak tau aturan yang dibuat pejabat yang pasti banyak pembeli timah dak berani meli timah, ataupun mun ade yang meli harge sekilo cuma 70 ribu, padahal sebelum ade kebijakan macem ne, timah limbang kami dibeli seratus lebih ribu sekilo e,” ujar wanita paruh baya ini dengan logat Bangka yang khas.
Saat ditanya wacana pembentukan Satgas Timah Ilegal ia menjawab tak perlu, karena jika butuh perizinan tambang, bagaimana nasib mereka.
“Mun disuroh muat izin tambang, dak nyambung mun kek kami ne, mudal kami cuma piring plastik kek karpet limbang, tulong para pejabat yang muat kebijakan jangen nyusah kami rakyat kecit ne, ok,” pungkasnya disambut sorak dukungan dari ibu-ibu yang lain. (redaksi)
