AMBON–Usaha Gubernur Maluku Murad Ismail melobi Pemerintah Pusat akhirnya sampai. Program Lumbung Ikan Nasional (LIN) dan New Port Ambon disetujui menjadi Program Strategis Nasional dan akan terealisasi akhir tahun ini.
Presiden Joko Widodo dijadwalkan melakukan peletakan batu pertama pembangunan New Port Ambon dan Pelabuhan Perikanan Terintegrasi November nanti.
Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengundang Gubernur Maluku beserta sejumlah menteri terkait untuk memantapkan rencana tersebut.
Rapat virtual berlangsung Rabu (28/7/2021). Hadir Gubernur Maluku Utara dan Papua Barat.
Pelabuhan berkomitmen membangun Pelabuhan Ambon Baru sebagai pelabuhan terintegrasi antara pelabuhan logistik, perikanan, industri perikanan dalam satu kawasan.
Akan Diresmikan 2023
Luhut berharap, pembangunan LIN dan New Port Ambon ini berjalan sesuai jadwal. Proyek strategis nasional ini akan diresmikan akhir tahun 2023.
“Kementerian Perhubungan dan KKP agar mempercepat proses pembahasan teknis pembangunan LIN. Melibatkan kementerian terkait dan Pemda Maluku untuk mempercepat pembangunan Ambon New Port,” tandasnya.
Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Trenggono dalam rapat tersebut mengatakan, jumlah pelabuhan perikanan di sekitar Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 718 delapan.
Yakni PPN Ambon, PPN Tual, PP Dobo, PP Benjina, PP Saumlaki, PPN Sorong, PPN Merauke, dan PP Poumako. Dengan musim penangkapan selama delapan bulan, potensi yang dimiliki WPP 718 total produksinya sebesar 1.118.510 ton per tahun.
“Semua ekspor di sekitar WPP 718 akan dilakukan dari Ambon New Port, termasuk dari PPN Merauke dan lainnya,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Maluku, Murad Ismail, mengatakan, Pemerintah Provinsi Maluku telah menyiapkan lokasi kawasan pusat perikanan terpadu. Kawasan ini mendukung Maluku sebagai LIN seluas 700 hektar berlokasi di Pulau Ambon. Di antara Desa Waai dan Desa Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah.
“Sebanyak 39 hektare dari luasan tersebut menjadi bagian dari New Port Ambon seluas 200 hektare. Akan dibangun Pelabuhan Terintegrasi oleh Kementerian Perhubungan,” kata mantan Komandan Korps Brimob Polri tersebut.
Dibagi Tugas
Dikatakannya, lokasi pembangunan LIN ini telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Maluku dan Kabupaten Maluku Tengah. Selain sinkron, dengan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) di mana lokasi ini tidak berada pada kawasan lindung.
“Sesuai kesepakatan rapat koordinadi Maluku sebagai LIN tanggal 28 Januari 2021 di Istana Negara, Pemerintah Provinsi Maluku siap mem-fasilitasi pembebasan lahan,” ungkapnya.
Dijelaskannya, sesuai kesepakatan bersama telah dibagi tugas untuk pemerintah daerah dan kementerian terkait. Kementerian Perhubungan bertanggungjawab atas pembangunan New Ambon Port. Kementerian Kelautan dan Perikanan bertanggungjawab menyiapkan bisnis perikanan. Kementerian Investasi dan BKPM bertanggungjawan terkait investasi.
“Berbarengan dengan progres pembangunan New Ambon Port, maka kami mohon dukungan pembiayaan khusus. Kami juga mohon dukungan Pemerintah Pusat untuk dapat memproses Rancangan Peraturan Presiden tentang LIN. Agar ditetapkan menjadi Peraturan Presiden,” tandasnya. (PJ)
Komentar