JAKARTA – Ketua Harian DPP Partai Gerindra , Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa belum ada keputusan resmi dari presiden terpilih, Prabowo Subianto, terkait susunan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Kami ingin tegaskan bahwa hal tersebut belum pernah disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto dan timnya,” ungkap Dasco dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, pada hari Minggu (28/4/2024).
Penegasan tersebut dilontarkan untuk menepis berbagai daftar susunan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran yang beredar di masyarakat.
“Kami mengajak masyarakat, khususnya pendukung Prabowo-Gibran, untuk tidak terpengaruh oleh berbagai versi yang beredar. Kami pastikan bahwa tidak ada versi yang sahih,” jelasnya.
Dasco menjelaskan bahwa proses penentuan susunan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran belum dimulai karena Prabowo masih melakukan komunikasi dan kajian untuk menentukan komposisi kabinet periode 2024-2029.
“Komunikasi masih terus berlangsung, Prabowo masih meninjau portofolio-portofolio yang tersedia, dan masih melakukan kajian terhadap kementerian-kementerian yang ada. Oleh karena itu, belum saatnya untuk mengumumkan susunan kabinet,” tambahnya.
Dia menegaskan bahwa daftar susunan kabinet yang beredar mungkin merupakan aspirasi untuk pembentukan kabinet di masa mendatang.
“Daftar tersebut mungkin merupakan aspirasi, namun kami tegaskan bahwa belum ada keputusan resmi dari Pak Prabowo Subianto dan timnya,” tegasnya.
Dasco berharap agar masyarakat tidak lagi bingung dengan berbagai versi susunan kabinet Prabowo-Gibran yang beredar.
“Kami menghimbau agar masyarakat tidak bingung karena banyak pertanyaan terkait versi yang beredar. Semua itu mungkin aspirasi, namun belum ada keputusan resmi dari Pak Prabowo Subianto dan timnya,” pungkas Ketua Koordinator Strategis Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran itu.
Sebelumnya, pada Kamis (18/4), Sekretaris Jenderal Partai Gerindra , Ahmad Muzani, mengatakan bahwa pembicaraan terkait komposisi kabinet Prabowo-Gibran semakin intens menjelang putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (22/4).
“Dekatnya putusan Mahkamah Konstitusi memperkuat intensitas pembicaraan mengenai susunan kabinet Prabowo-Gibran, baik dari partai koalisi maupun dari berbagai kalangan profesi dan keahlian, termasuk daerah,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Dia menekankan bahwa syarat untuk menjadi anggota kabinet Prabowo-Gibran adalah memahami dan mendukung program presiden karena kebijakan menteri merupakan penjabaran dari kebijakan presiden. (*)
