JAKARTA– Indonesia Traffic Watch (ITW) menyuarakan pentingnya perhatian Pemerintahan Prabowo-Gibran terhadap kondisi lalu lintas dan transportasi umum yang kian memprihatinkan.
Menurut Ketua Presidium ITW Edison Siahaan, lalu lintas mencerminkan budaya bangsa dan menjadi urat nadi modernisasi, tetapi hingga kini belum mendapat perhatian cukup dari pemerintah.
Dalam keterangan tertulis yang diterima media grup Siberindo.co di Jakarta, Minggu (27/10/2024), ITW mengingatkan pemerintah agar menghentikan “lbeternak konflik” dengan mengabaikan berbagai permasalahan lalu lintas yang mengancam kenyamanan masyarakat.
Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, kemacetan di Jabodetabek saja dapat mengakibatkan kerugian ekonomi hingga Rp 100 triliun per tahun.
Sementara, di kota-kota besar lain seperti Surabaya, Semarang, dan Medan, kerugian mencapai Rp 12 triliun setiap tahunnya.
Kajian Bank Dunia juga mencatat kemacetan di Jakarta berpotensi merugikan hingga Rp 65 triliun per tahun pada 2019.
ITW mendesak pemerintah menerapkan prinsip accessibility, yakni memastikan infrastruktur transportasi terintegrasi, mudah diakses, dan ekonomis bagi publik, bukan hanya memprioritaskan car mobility yang berfokus pada pembangunan jalan tol atau layang.
“Kendaraan pribadi semakin bertambah karena fokus pemerintah masih pada infrastruktur jalan, bukan transportasi umum,” ujar Edison Siahaan.
Selain itu, ITW mendorong pembatasan kendaraan baru yang diiringi syarat kepemilikan garasi untuk mengendalikan jumlah kendaraan. Perbaikan koordinasi proyek jalan juga dibutuhkan agar tidak mengganggu lalu lintas.
Pentingnya meningkatkan kesadaran berlalu lintas, terutama dalam mematuhi rambu-rambu, juga ditekankan oleh ITW sebagai upaya menciptakan ketertiban.
Edison menegaskan, lalu lintas yang aman dan tertib adalah tanggung jawab negara dan bagian dari pelayanan publik, bukan ladang bisnis. (*)
