SEMARANG – Kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng di pasaran menjadi perhatian Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.
Saat membahas minyak goreng dengan Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Kemendag RI dalam acara TPID Provinsi Jawa Tengah, Ganjar menyampaikan protes kepada pemerintah pusat atas kondisi ini.
Sebagai pemimpin di daerah, dia merasa ditampar masyarakat karena kasus kelangkaan minyak goreng tak kunjung ada solusi.
“Kalau berkenan, izin sampaikan kepada Pak Menteri atau ketika rapat dengan Menko, ini usulan gubernur Jawa Tengah. Ambil tindakan ekstrem, Pak! Kita tidak bisa lagi seperti ini karena muka pemerintah hari ini ditampar habis-habisan,” katanya.
“Kita ini produsen sawit terbesar, produsen minyak goreng terbesar, dan kita seperti tikus mati di lumbung padi,” ujarnya.
Menurut Ganjar, kasus kelangkaan minyak goreng itu membuat para pemimpin di daerah serba kebingungan.
Dia sendiri tak bisa berbuat banyak menyikapi kasus tersebut karena kewenangannya berada di pemerintah pusat.
Oleh karena itu, Ganjar menyarankan pemerintah memanggil para pengusaha minyak goreng, ajak diskusi mencari jalan keluar dalam upaya memenuhi kebutuhan rakyat.
Semua produksi dan kebijakannya ada di pusat, maka para pengusaha, perlu diajak bicara.
“Kalau kaitannya dengan harga dunia, maka mari kita untuk merah putih, untuk rakyat, tidak mengambil untung banyak-banyak. Ini soal moralitas,” katanya.
Ganjar yakin, jika persoalan ini ditangani secara serius oleh pemerintah pusat, persoalan kelangkaan minyak ini akan bisa diselesaikan secara baik.
Ganjar juga menyoroti kebijakan pemberian subsidi yang dilakukan pemerintah belum lama ini untuk menekan tingginya harga minyak goreng di pasaran.
Menurutnya, langkah itu kurang pas, dan hasilnya terbukti tidak efektif. Oleh karena itu, ia menyarankan pendekatannya dirubah.
Apalagi, lahan yang digunakan para pengusaha untuk lahan sawit dan produksi minyak goreng juga milik negara.
“Rasa-rasanya perusahaan minyak juga tahu, tanahnya juga tanah negara. Jadi penangananya harus khusus. Harus spesial. Kalau kita tidak melakukan itu, mohon maaf pak, rasanya saya sebagai gubernur saja ikut malu,” katanya. (*/Siberindo.co)
