JAKARTA–Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada PT PLN untuk terus memperbaiki praktik birokrasi mereka yang kerap menimbulkan keluhan dari kalangan investor yang tertarik berinvestasi di sektor energi.
Sebelum dia menyampaikan sambutannya, mantan Wakil Presiden yang juga pendiri Kalla Group, Jusuf Kalla, sempat mengeluhkan pengalaman menghadapi birokrasi berlarut-larut di PLN dalam proses pembangunan dua PLTA yang diresmikan kali ini.
Sosok yang akrab disapa JK itu turut menyarankan penyederhanaan proses birokrasi di PLN untuk investasi pembangunan pembangkit listrik energi hijau serta energi baru terbarukan (EBT) seperti PLTA guna memuluskan pencapaian target-target pengurangan emisi.
“Ini proses negosiasinya lima tahun Pak, baru negosiasi. Kemudian mengerjakannya tujuh tahun, jadi total 12 tahun..Mudah-mudahan bisa diperpendek, negosiasi setahun cukup,” kata JK.
Menanggapi keluhan tersebut, Jokowi mengajak segenap pemangku kepentingan untuk sama-sama berpikir beban yang dihadapi investor ketika berinvestasi sektor energi.
Sebab, menurut dia, persoalan birokrasi hanya sebagian dari hal-hal yang harus diatasi investor sektor energi, sebelum kemudian juga berhadapan dengan masalah mendapatkan pendanaan proyek.
“Seperti disampaikan Pak JK tadi negosiasi perizinan sampai lebih dari lima tahun. Sekuat apapun orang ngurus izin negosiasi lebih dari lima tahun itu bisa kecapekan dan belum kerja di lapangan,” kata dia.
“Untungnya Pak JK dan seluruh manajemen Kalla Group ini tahan banting. Coba kalau ndak, sudah mundur dulu. Lima tahun ngurus enggak rampung-rampung, itu baru izinnya. Belum nanti mendapatkan pendanaan dari konsorsium perbankan, bukan sesuatu yang gampang,” ujar Kepala Negara menambahkan.
Jokowi juga mengapresiasi langkah Kalla Group yang sudah membangun PLTA di Poso dan Tana Toraja serta tengah melanjutkan pembangunan infrastruktur energi serupa di Kerinci Sumatera Barat dan Mamuju Sulawesi Barat.
Turut hadir dalam peresmian hari ini Menteri BUMN, Erick Thohir, Menteri ESDM, Arifin Tasrif, Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, serta Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdy Mastrura. (*)










