AMBON – Protes atas lahan yang hingga belum kunjung memperoleh kejelasan penyelesaian, masyarakat Negeri Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, menutup jalan jalur arah Bandara Pattimura, Rabu (24/11/2021).
Aksi blokade jalan menuju Bandara Patimura tersebut merupakan bentuk kekecewaan masyarakat Negeri Tawiri.
Mereka menilai pihak TNI AU tidak menghargai proses uji terkait status tanah yang kini diklaim sebagai milik TNI AU berdasarkan sertifikat hak milik nomor 06 tahun 2010.
Aksi dorong pun tidak terhindarkan. Masyarakat enggan memberi kesempatan kepada pihak TNI AU, untuk melanjutkan akasinya itu.
Dampaknya, ruas jalan menuju Bandara Udara Pattimura terkunci dan berakibat macet.
Ini menyebabkan pengguna jalan yang kebetulan melewati kawasan tersebut harus menggunakan kendaraan lain.
Dari pantauan info-ambon.com, grup Siberindo.co, sejumlah Prajurit TNI dikerahkan untuk membubarkan masyarakat Negeri Tawiri.
Bentrok fisik sempat terjadi antara pihak TNI AU dengan masyarakat yang didominasi kaum perempuan tersebut.
Salah satu warga Tawiri mengatakan, akar masalah hingga terjadi aksi blokade untuk kesekian kalinya ini adalah karena pihak TNI -AU gegabah mencabut plang berisi pengumuman.
Isinya, menjelaskan kepada pihak TNI AU dan masyarakat untuk menahan diri, sambil menunggu hasil uji terkait status lahan seluas 206 hektar itu.
“Pasca rapat dengar pendapat dengan DPRD Provinsi Maluku sudah ada plang yang isinya meminta agar dua pihak menahan diri sambil menunggu hasil uji terkait dengan status lahan dan kepemilikan sebenarnya,” katanya.
Pihak TNI AU justru mencabut plang dimaksud, bahkan jumlah prajurit TNI AU yang diterjunkan mencapai 50 orang, di antaranya malah membawa senjata organik.
Hal ini lah yang menjadi menyebab sehingga timbul reaksi keras dari masyarakat dengan melakukan aksi blokade jalan, kata dia.
Aksi penutupan jalan ini dibuka setelah, Wali Kota Ambon Ricahrd Louhenapessy, yang baru tiba dari luar kota langsung menemui masyarakat Tawiri di lokasi tersebut.
Dari pertemuan tersebut, Wali Kota telah menyepakati bertemu dengan masyarakat, tetapi hanya 10 orang turut pertemuan Kantor Balai Kota Ambon mengingat protokol kesehatan.
“Saya mengagendakan pertemuan dengan 10 perwakilan masyarakat Tawiri, karena tidak ada orang tua yang memberikan batu untuk anak- anaknya jika anak-anaknya minta roti,” katanya beramsal. (EVA)
