JAKARTA — Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menegaskan bahwa Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang akan digelar di Kota Serang, Provinsi Banten, pada 9 Februari 2026, tidak sekadar menjadi ajang seremoni tahunan.
PWI ingin momentum ini menjadi penggerak ekonomi daerah, penguatan pariwisata, sekaligus sarana konsolidasi nasional bagi insan pers.
Langkah persiapan perhelatan nasional tersebut dimulai dengan rapat koordinasi awal di Kantor PWI Pusat, Jakarta, Jumat, 24 Oktober 2025.
Rapat dipimpin Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir, didampingi Sekretaris Jenderal Zulmansyah Sekedang selaku Ketua Panitia HPN 2026, serta Bendahara Umum Marthen Selamet Susanto dan jajaran pengurus lainnya.
Dalam arahannya, Akhmad Munir menekankan, HPN di Banten diharapkan menjadi ajang yang membawa manfaat langsung bagi masyarakat dan dunia pers, tidak berhenti pada seremoni seremonial belaka.
“Kita ingin HPN di Banten nanti tidak hanya meriah, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan insan pers di seluruh Indonesia,” ujar Munir, yang juga menjabat sebagai Direktur Utama LKBN Antara.
Menurut Munir, koordinasi awal ini menjadi pijakan penting agar seluruh tahapan persiapan berjalan terencana dan terintegrasi dengan baik.
“Mulai dari kick off HPN, penetapan tema dan logo, hingga penyusunan agenda pra-HPN, termasuk pagelaran budaya Banten dan Kemah Wartawan Badui yang menggambarkan kekayaan kearifan lokal,” tuturnya.
Rangkaian kegiatan HPN akan dimulai sejak November 2025 hingga Januari 2026, mencakup kampanye media, safari jurnalistik, literasi digital, seminar, peluncuran buku, dan sejumlah kegiatan kebudayaan.
Menjelang puncak peringatan pada 9 Februari 2026, akan digelar pula Konvensi Media Massa, seminar pariwisata hijau, serta Konferensi Kerja Nasional PWI yang menyoroti isu keberlanjutan media di era kecerdasan buatan.
Efek Domino Ekonomi dan Pariwisata
Ketua Panitia HPN 2026 Zulmansyah Sekedang mengatakan, penyelenggaraan HPN di berbagai daerah selama ini selalu menimbulkan efek domino positif terhadap perekonomian lokal dan sektor pariwisata.
Ia menyebutkan, selain menggerakkan industri perhotelan, kuliner, dan transportasi, kegiatan HPN juga kerap menarik perhatian pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan di daerah tuan rumah.
“Setiap daerah penyelenggara HPN biasanya merasakan efek domino setelah kegiatan berlangsung. Ekonomi lokal tumbuh karena investasi meningkat, pariwisata berkembang, dan biasanya ada juga dukungan langsung dari Presiden,” ujarnya.
Zulmansyah mencontohkan HPN 2016 di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang menjadi titik balik kemajuan daerah tersebut.
Setelah HPN digelar dan dihadiri Presiden Joko Widodo, pemerintah pusat meningkatkan perhatian terhadap pembangunan Lombok.
“Setelah HPN di Lombok, banyak infrastruktur baru dibangun, sektor pariwisatanya melonjak, dan perhatian pemerintah pusat meningkat. Salah satu hasil nyatanya adalah pembangunan Sirkuit Mandalika,” tambahnya.
Ia menyebut, pola serupa juga terlihat di sejumlah daerah penyelenggara lainnya, seperti Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, dan Nusa Tenggara Timur, yang mengalami lonjakan aktivitas ekonomi dan promosi daerah setelah menjadi tuan rumah HPN.
PWI Pusat berharap, penyelenggaraan HPN 2026 di Banten akan menghadirkan dampak positif serupa, baik bagi masyarakat maupun bagi perkembangan media di Indonesia.
“Kami ingin HPN di Banten menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan insan pers nasional. Ini bukan hanya pesta pers, tetapi penggerak ekonomi daerah,” tutup Zulmansyah. ***
