BANDUNG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong program manajemen aset daerah sebagai bagian dari program pemberantasan korupsi di Jawa Barat.
Sertifikasi aset PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN (Persero) adalah salah satu tema yang dinilai KPK patut menjadi perhatian.
Hal ini diungkapkan Direktur Korsup Wilayah II KPK Yudhiawan Wibisono dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Sertifikasi dan Penertiban Aset PT PLN (Persero) Wilayah Jawa Barat, di Bandung, Selasa (23/3/2021).
“KPK mendorong sertifikasi aset pemerintah daerah, termasuk aset pemerintah lainnya. Salah satunya aset PT PLN. Dorongan sertifikasi aset PT PLN sudah dilaksanakan sejak 2020,” kata Yudhiawan.
Dalam pelaksanaannya, sambung Yudhiawan, ada beberapa kendala yang dihadapi.
Dia berharap, PLN dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dapat bersinergi dan berkolaborasi, sehingga sertifikasi aset dapat diselesaikan paling lambat tahun 2024.
Berdasarkan data yang dikumpulkan KPK per Maret 2021, total jumlah bidang tanah (persil) milik PLN di wilayah Provinsi Jabar yang telah bersertifikat adalah 106 persil.
Rinciannya, PLN Unit Induk Transmisi (UIT) Jawa Bagian Tengah (JBT) ada total 68 persil, yang berlokasi di Kabupaten Bandung Barat 51 persil dan Kabupaten Cirebon 17 persil.
Lalu, di PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Barat (JBR) 3 persil yang berada di Kota Bandung.
Kemudian, di PLN Unit Induk Pembangunan (UIP) Jawa Bagian Tengah (JBT) ada total 26 persil, tersebar di beberapa lokasi.
Di Kabupaten Bandung 2 Persil, Kabupaten Indramayu 7 persil, Kabupaten Purwakarta 14 persil, Kabupaten Subang 1 persil, dan di KabupatenKarawang 2 persil.
Selanjutnya, di PLN Unit Induk Transmisi (UIT) Jawa Bagian Barat (JBB) ada total 19 persil, yang berada di Kota Depok 11 Persil dan Kabupaten Bogor 8 persil.
Secara keseluruhan, data PT PLN (Persero) per Maret 2021 menunjukkan bahwa jumlah aset PLN di wilayah Provinsi Jabar 8.490 persil. Yang sudah bersertifikat adalah 3.553 persil.
Target pensertifikasian aset oleh PT PLN di tahun 2021 sebesar 2.057 persil. (*)
– sumber: kpk.go.id
Komentar