AMBON–Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku, kembali menggelar Focus Group Discussion (FGD) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2021, Selasa (22/2/2022) di Ambon. FGD ini diikuti stakeholders dari unsur pemerintahan, partai politik, tokoh masyarakat, tokoh agama, Pemuda, LSM, dan Akademisi di Provinsi Maluku.
Kepala BPS Provinsi Maluku Asep Riyadi, S.Si, M.M dalam sambutan pembukaan sampaikan, sebagaimana diketahui bahwa IDI disusun atas kerjasama Kemenkopolhukam, BPS, Bappenas dan Kemendagri.
Indeks tahunan ini, lanjutnya, disusun untuk membantu pemerintah dalam memotret perkembangan demokrasi antar provinsi, sebagai acuan untuk merumuskan pembangunan politik yang lebih terukur.
Dijelaskannya, Penghitungan IDI tahun 2021 ini akan menggunakan metode baru yang telah dikaji tim dari BPS pusat bersama para pakar, akademisi, dan stake holder terkait. Adanya metode baru diharapkan mampu menjawab tantangan selama ini dan indikator yang dihasilkan mampu menggambarkan kondisi demokrasi lebih akurat lagi.
Asep Riyadi, kepada info-ambon.com, grup Siberindo.co menambahkan, perolehan IDI Maluku tahun 2020 adalah sebesar 73,22 dalam skala 0 – 100. Angka tersebut masih di bawah IDI Nasional yang sebesar 73,66 poin.
IDI Maluku tahun 2020 meningkat 5,00 poin dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan dua dari tiga Aspek pembentuk IDI Maluku mengalami peningkatan. Aspek Hak-hak Politik mengalami peningkatan sebesar 11,29 poin dan aspek Lembaga Demokrasi meningkat 3,74 poin. Sementara aspek Kebebasan Sipil mengalami penurunan sebesar 1,96 poin.
Ia menambahkan, Peran BPS dalam penyusunan IDI adalah sebagai pengumpul data, yang diperoleh dari tiga sumber : (1) Review surat kabar lokal dan online, (2) Review Dokumen/Peraturan dari instansi terkait, dan (3) Focus Group Discussion (FGD).
Dari tiga sumber tersebut diharapkan dapat menghasilkan suatu data yang lengkap dan valid sebagai acuan dalam penyusunan IDI 2021 yang lebih baik.
FGD IDI yang dilakukan kali ini, tambahkan, bertujuan untuk klarifikasi dan verifikasi hasil review koran dan dokumen, serta menggali informasi tentang indikator-indikator yang dimaksud.
Sementara itu, Ibu Jumerti Daud, SST. Sub Koordinator Statistik Ketahanan Sosial BPS Provinsi Maluku dalam laporannya sampaikan, IDI merupakan indeks komposit yang mengukur perilaku demokrasi dari empat unsur, yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif dan masyarakat luas. (pj-info-ambon)
