oleh

Golkar: RUU HIP Belum Urgen untuk Diundangkan

JAKARTA – Fraksi Partai Golkar meminta agar RUU Haluan Ideologi Pancasila tidak masuk dalam prolegnas prioritas 2021.

Demikian dikatakan anggota Baleg DPR RI, Firman ketika dihubungi, Sabtu (21/11).

Menurutnya, DPR dan pemerintah sebaiknya fokus dalam penanganan Covid-19, ketimbang harus memasukkan kembali RUU yang pernah membuat gejolak serta silang pendapat pro dan kontra di masyarakat. 

Selain menghadapi Pandemi covid-19 serta pemulihan ekonomi nasional, Firman melanjutkan, sebentar lagi rakyat Indonesia ini akan melaksanakan satu event penting yakni pelaksanaan Pilkada Serentak 9 Desember mendatang dan DPR sendiri akan membahas RUU Pemilu menjadi inisatif DPR.

Baca:   Ini Alasan Pertemuan Anies dengan Rizieq Shihab Usai Isya

Karena itu, Firman selaku Ketua Poksi Baleg Fraksi Partai Golkar  menegaskan jika RUU HIP tetap dimasukan ke dalam Prolegnas kembali maka dengan tegas Fraksi Golkar akan menolak.

“RUU HIP sudah menjadi kontoversial di masyarakat selama ini dan belum dianggap urgen untuk diundangkan,” jelasnya.

Oleh karena itu Fraksi Golkar tegas untuk menolak RUU HIP dimasukan di prolegnas prioritas demi kepentingan keamanan bersama, bila subtansinya  masih seperti diusulkan oleh pengusul seperti yang lalu,” tegas Firman yang juga Anggota Komisi IV DPR  dan Wakil ketua umum SOKSI ini.

Baca:   14 Pemain Genoa Positif Covid-19

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menerima konsep Rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP) dari pemerintah. 

Setelah pertemuan dengan Menteri Koordinator, Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, ia mengatakan bahwa RUU tersebut berbeda dengan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila. (sam)

Komentar

Berita Lainnya