LOMBOK TIMUR – Kebijakan Bupati Lombok Timur Drs HM Sukiman Azmy meminta masyarakat tidak mudik pada hari Raya Idul Fitri 1442 H mendatang, justru berbanding terbalik dengan kebijakan Gubernur NTB Dr Zulkieflimansyah.
Sebelumnya, Gubernur NTB DR. Zulkieflimansyah tidak melarang warganya untuk mudik sepanjang tetap menaati protokol kesehatan.
Selain itu, mudik masih di wilayah NTB tidak dipermasalahkan.
Dalam Rapat Koordinasi Persiapan Pengamanan Idul Fitri 1442 H, Bupati Lombok Timur HM Sukiman Azmy menyampaikan salah satu hal yang perlu diwaspadai terkait Idul Fitri adalah arus mudik lebaran. Ia mengimbau masyarakat Lombok Timur yang berdomisili di daerah lain agar tidak melakukan kegiatan mudik terlebih dahulu. Hal ini sejalan dengan penekanan pada rapat tersebut disarankan untuk bersilaturahmi dengan memanfaatkan sarana yang ada seperti teknologi video call.
Rapat pertemuan tersebut digelar melalui virtual di rupatama Polres Lombok Timur bersama Kapolri, Panglima TNI, Menteri Perdagangan, Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Menteri Agama, dan Kepala BNPB melalui video konferensi pada Rabu, (21/04).
Bupati Sukiman Azmy menyampaikan jika dilihat dari perkembangan kasus meninggal dunia, maka usia yang paling rentan adalah lansia. Sementara kegiatan mudik cenderung dilakukan masyarakat untuk mengunjungi orang tua di kampung yang nota bene merupakan lansia.
“Hal ini tentunya akan menimbulkan risiko, baik bagi orang yang berkunjung maupun dikunjungi. kalau bisa jangan pulang dulu, apalagi melakukan pertemuan dalam kelompok yang besar,” pesan Bupati Lotim Sukiman Azmy.
Ia memastikan, pemerintah Kabupaten Lombok Timur mendukung pencegahan terhadap peningkatan laju penambahan kasus Covid-19.
Peningkatan kasus Covid-19 memang masih menjadi perhatian utama emerintah. Hal tersebut juga menjadi bagian dari upaya pengamanan arus mudik dan Idul Fitri tahun ini.
Kapolri Jenderal Sigit Listyo Prabowo dalam kesempatan itu mengingatkan, salah satu penyebab meningkatnya angka Covid-19 secara drastis di negara-negara lain adalah kelalaian, baik pemerintah maupun masyarakat dalam melaksanakan protokol Kesehatan. Juga diperbolehkannya aktivitas yang melibatkan perkumpulan manusia dalam skala besar atau masif.
“Ini menjadi catatan bagi pemerintah agar mengantisipasi laju pertumbuhan Covid-19 di Indonesia yang semakin meningkat,” tegasnya.
Kapolri berharap pemerintah daerah bisa memanfaatkan kegiatan operasi keselamatan untuk betul-betul melakukan sosialisasi secara masif tentang larangan mudik.
“Masyarakat harus diberikan gambaran bahwa angka covid sampai saat ini masih tinggi terutama dampaknya terhadap lansia, dan tentunya mengingatkan kembali tentang protokol Kesehatan,” tegasnya. (wr-dy)
Komentar