JAKARTA – Bidang Intelijen Kejaksaan Agung dari Januari hingga Oktober 2020 mengawal 278 kegiatan. Di antaranya 16 kegiatan dikawal Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis pada Jaksa Agung Muda Intelijen, dan 262 kegiatan lainnya dikawal Kejaksaan Tinggi (Kejati) seluruh Indonesia.
Demikian dikatakan Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM Intel), Sunarta, pada acara Sosialisasi Bersama Kejaksaan RI dengan Kementerian PUPR dalam Rangka Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pencegahan Tipikor, di Jakarta, Kamis (19/11/2020).
“Ruang lingkup bidang pengamanan meliputi sektor infrastruktur jalan, perkeretaapian, kebandarudaraan, telekomunikasi, kepelabuhanan, smelter, pengolahan air, tanggul, bendungan, pertanian, kelautan, ketenagalistrikan, dan energi alternatif,” kata Sunarta.
Masih menurut Sunarta, pengawalan juga dilakukan pada kegiatan minyak dan gas bumi, ilmu pengetahuan dan teknologi, perumahan, pariwisata, kawasan industri prioritas atau kawasan ekonomi khusus, pos lintas batas negara, dan sarana penunjang serta sektor lainnya.
“Tujuan pengamanan tersebut ialah untuk mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan proyek yang bersifat strategis baik nasional maupun daerah,” lanjutnya dalam keterangan tertulis yang diterima Pontas.id, grup Siberindo.co, siang tadi.
Pola kerja pengamanan,adalah ketika stakeholder yang melaksanakan pembangunan strategis memiliki ancaman, tantangan, hambatan, ataupun gangguan dalam bekerja, maka Kejaksaan Agung akan menyelesaikannya dengan tuntas berkenaan dengan aspek hukum terkait.
Pengamanan pembangunan strategis, sambung dia, merupakan bagian dari peran intelijen penegakan hukum melakukan upaya deteksi dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman yang mungkin timbul.
“Dan mengancam kepentingan dan keamanan nasional di bidang pembangunan strategis sehingga pelaksanaan pembangunan dapat dilaksanakan tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran.”
Kejakasaan, imbuh JAM Intel, meminta jajaran Kementerian PUPR untuk tidak perlu khawatir dalam melaksanakan kegiatan pembangunan demi menyukseskan visi misi Presiden guna mencapai tujuan berbangsa.
“Kami mengajak rekan-rekan di Kementerian PUPR untuk selalu berkoordinasi dan bekerjasama secara aktif sejak dini, sehingga kita dapat bersama-sama bersinergi dalam menyukseskan pembangunan strategis di Indonesia,” tutupnya. (yos)
Komentar