JAKARTA – Direktur Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Irfan Idris mengatakan, saat ini teroris menggunakan strategi baru.
Mereka menyusup di partai, organisasi massa (ormas), maupun lembaga negara.
Irfan mengatakan meskipun kelompok teroris kerap menyatakan anti-demokrasi, sebenarnya mereka juga menerapkan sistem tersebut untuk menguasai lembaga secara formal.
“Jangankan lembaga negara, jangankan partai. Organisasi umat yang sangat kita harapkan melahirkan fatwa-fatwa atas kegelisahan umat terhadap persoalan kebangsaan itu juga dimasuki,” katanya dalam Sharing Session BNPT di Jakarta Selatan, Jumat (18/2/2022).
Irfan menjelaskan, perubahan strategi kelompok teroris ini terjadi sejak pemimpin ISIS, Abu Bakar Al Baghdadi menyebarkan seruan agar pengikutnya, yang terdiri atas simpatisan, militan, pendukung, dan kelompok inti tidak mesti datang ke Suriah.
Atas dasar seruan itu, mulanya kelompok teroris di Indonesia berencana membuat wilayah Poso, Sulawesi Tengah sebagai pusat aksi.
Namun, rencana ini terkendala kematian pemimpin Mujahidin Indonesia Timur (MIT), salah satu organisasi pendukung ISIS dieksekusi aparat.
“Ini perubahan strategi mereka setelah Abu Bakar Al Bagdhadi menginstruksikan untuk melakukan pola, jangan semuanya harus ke Suriah,” ujar Irfan.
Irfan Idris mengingatkan, dengan menyebut keberadaan teroris di suatu partai maupun Ormas, BNPT tidak bermaksud menuding lembaga tersebut sebagai organisasi teroris.
Ia hanya meminta agar lembaga-lembaga tersebut berhati-hati, agar tidak disusupi.
Menurutnya, saat menyusup ke partai, ormas, maupun suatu lembaga negara, teroris tidak langsung melancarkan aksi.
Di perguruan tinggi misalnya, ia melakukan langkah demi langkah untuk menguasai lembaga itu.
Mereka juga kerap menggunakan istilah yang dihunakan oleh orang pada umumnya guna menarik simpati seperti, pengajian, tabligh akbar, halaqah, dsn lainnya.
“Tidak langsung melakukan aksi di pendidikan tinggi tapi melakukan proses-proses awal, misalnya pengajian. Sangat disayangkan,” ujarnya.
Sebelumnya, dalam beberapa bulan Densus 88 menangkap sejumlah terduga teroris.
Sebagian dari mereka merupakan anggota partai seperti Partai Dakwah dan Partai Ummat.
Bahkan ada juga yang tercatat sebagai anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Menurutnya, teroris menyusup secara individu, bukan lembaga atau partainya.
“Jadi bukan partainya, tapi kepada individu yang ada di partai itu. Bukan, organisasi itu yang punya visi dan misi untuk memperkuat kelompok-kelompok mereka,” kata Irfan.
Irfan menegaskan BNPT tidak menyudutkan lembaga manapun. Namun ia mengimbau agar lembaga publik atau partai lebih waspada lagi dari ancaman penyusupan teroris.
“Bukan lembaganya, BNPT sekali lagi tidak bermaksud menuding lembaga, partai, organisasi keumatan sebagai organisasi teroris,” kata dia. (*/Siberindo.co)
