JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan, tanggal Pemilu 2024 sudah ditetapkan dalam rapat bersama Komisi II DPR RI.
“Kemarin hasil rapat kita di komisi II kan sudah ditetapkan tanggalnya,” ujar Tito di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat (18/3/2022).
Dia tak banyak bicara soal isu penundaan pemilu. Tito kembali menegaskan tanggal Pemilu 2024 sudah ditetapkan. “Saya hanya sampaikan itu saja,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani menegaskan jadwal pemilu sudah ditetapkan pemerintah dan DPR, yakni 14 Februari 2024.
Pernyataan itu disampaikannya seusai rapat paripurna di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (15/3/2022).
Puan memyatakan, terkait isu penundaan pemilu, pimpinan DPR sesuai mekanismenya DPR dan pemerintah sudah menyepakati bahwa pemilu itu akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024.
“Jadi mekanisme yang sudah berjalan, ya, kita sepakati dahulu untuk kita jalankan dengan sebaik-baiknya,” ucap Puan.
Puan menyebut pelaksanaan Pemilu 2024 sudah jadi tanggung jawab bersama. Puan menyebut gelaran pemilu lima tahunan itu akan dimulai pada tahun ini.
Puan meminta alat kelengkapan Dewan (AKD) di DPR yang berkaitan agar mencermati pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 baik dari segi anggaran maupun regulasi.
KPU juga telah merevisi anggaran penyelenggaraan Pemilu 2024. Sebelumnya KPU mengusulkan anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp 86 triliun, hasil rasionalisasi menyebut angka Rp 76,6 triliun sebagai usulan akhir KPU.
Menko Polhukam Moh Mahfud MD menegaskan, isu penundaan pemilu di luar agenda pemerintah. Dia mengatakan,pemerintah tidak bisa menyetujui maupun menolak wacana tersebut.
“Artinya Pemerintah akan bekerja dengan tetap berpedoman pada agenda konstitusional bahwa tahun 2024 diselenggarakan Pemilu dan Pilkada Serentak,” kata Mahfud.
Isu penundaan Pemilu 2024 mencuat setelah diusulkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.
Dia mengklaim sudah berkeliling Indonesia dan melihat pemulihan ekonomi pascapandemi tengah berjalan.
Menurutnya, jika pemungutan suara pemilu digelar pada 14 Februari 2024, maka akan mengganggu pemulihan ekonomi.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketum Golkar Airlangga Hartarto menyambut usulan tersebut.
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan juga mengatakan, mayoritas masyarakat tidak ingin uang triliunan Rupiah dipakai untuk pemilu di masa pandemi.
Dia bicara demikian bersumber pada big data yang menganalisa 110 juta aspirasi di media sosial.
Luhut lantas diminta banyak pihak untuk membuka big data yang dimaksud. Namun ia menolaknya. (*/Siberindo)
– dari berbagai sumber
