JAKARTA – Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa secara resmi memaparkan nama Ibu Kota Negara (IKN) baru, yaitu Nusantara.
Suharso menjelaskan, awalnya nama ini memang tidak diumumkan karena belum diberitahukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Namun akhir pekan lalu Presiden sudah menyampaikan namanya.
“Sekarang hari Senin, hari Jumat lalu beliau mengatakan ibu kota negara ini Nusantara,” ujarnya dalam Rapat Pansus IKN, Senin (17/1/2022).
Namun, belum diputuskan secara terperinci, apakah nanti IKN Nusantara ini akan berbentuk kota atau provinsi.
Dengan demikian belum ditentukan pemimpinnya apakah Bupati atau Gubernur.
Yang pasti, pemimpinnya akan setara dengan menteri yang dipilih dan dihentikan langsung oleh Presiden dengan masa jabatan lima tahun.
Alasan pemilihan nama ini, katanya, karena sudah dikenal dan dekat dengan masyarakat. Selain itu juga sudah dikenal di dunia global.
“Nusantara sudah dikenal sejak dulu, dan ikonik di internasional, mudah dan menggambarkan kenusantaraan kita semua, Republik Indonesia. Dan, saya kira kita semua setuju dengan istilah Nusantara itu,” ujarnya.
Rancangan infrastruktur ibu kota negara baru pun telah disiapkan.
Dalam video yang pernah dibagikan akun Twitter dan Instagram resmi presiden, @jokowi, tampak ibu kota negara dirancang dengan konsep smart city dan eco friendly.
Dalam video, Istana Kepresidenan terlihat megah dengan konsep bangunan menyerupai Garuda yang membentangkan sayap.
Istana dikelilingi pepohonan hijau, sungai, serta tempat terbuka hijau yang luas.
Bangunan Istana Ini diapit bangunan lembaga yudikatif (Mahkamah Agung) dan legislatif (MPR/DPR/DPD).
Terlihat pula sejumlah infrastruktur seperti danau Pancasila, kebun botani, Plaza Bhineka Tunggal Ika, kawasan diplomatik, hingga kawasan bisnis dan komersil.
Sepanjang video, terlihat bahwa ibu kota baru akan memiliki cukup banyak trotoar bagi pejalan kaki serta pepohonan yang rimbun.
Ibu kota baru juga nampak akan memiliki beberapa waduk serta pembangkit listrik tenaga angin.
Proporsi bangunan-bangunan tinggi yang muncul di video itu juga terlihat tidak terlalu padat, masih ada banyak ruang terbuka yang bisa dilalui oleh masyarakat.
Pemerintah menargetkan pemindahan ibu kota negara akan dimulai sebelum tahun 2024.
Staf Ahli Kepala Bappenas Bidang Sektor Unggulan dan Infrastruktur Velix Vernando mengatakan, kantor presiden dan wakil presiden akan dipindah paling awal, menyusul selanjutnya sejumlah kementerian.
“Dalam konteks tahap paling awal ini, jika kantor Presiden maupun kantor Wakil Presiden ini pindah sebelun 2024, maka tentu beberapa kementerian yang kita sebut sebagai triumvirat,” kata Velix.
Pemindahan tahap awal ini akan diikuti oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang menjadi lembaga strategis pemerintah.
Selain infrastruktur pemerintahan, pemerintah juga akan membangun rumah dinas untuk aparatur sipil negara (ASN) di ibu kota negara baru.
Direktur Jenderal (Dirjen) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Khalawi Abdul Hamid mengatakan, pembangunan rumah dinas akan dimulai tahun 2022.
Pembangunan dilakukan melalui mekanisme pembiayaan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), bukan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
“Khusus perumahan tidak pakai APBN, rumah dinas nanti kami menggunakan KPBU dan swasta murni. Ini arahan dari Bapak Presiden,” kata Khalawi. (*/Siberindo.co)
– dari berbagai sumber
