NABIRE–Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) wilayah adat Meepago, Rabu (14/72021), menggelar rapat koordinasi di Aula Rapat Kantor Bupati,
Rapat yang diikuti unsur Forkopimda lima kabupaten –Paniai, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, dan Kabupaten Nabire– ini berusaha mencari solusi untuk menekan angka terinfeksi Covid-19.
Selain itu membatasi mobilisasasi orang dari kabupaten lain menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Nabire yang akan dilaksanakan pada 28 mendatang. Demikian dilansir dari www.papuaposnabire.com, grup Siberindo.com.
Sekretaris Asosiasi Bupati Meepago, Yakobus Dumupa, S.IP, MIP, kepada wartawan mengatakan, Forkopimda Meepago menyepakati untuk memperketat pembatasan akses transportasi.
Penyekatan dilakukan di jalur udara, laut, maupun darat dalam rangka penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Mikro (PPKM) dan Pemberlakuan Pembatasan Mobilisasi Orang (PPMO).
“Pembatasan transportasi diperlakukan selama 14 hari, mulai tanggal 18 Juli 2021 hingga 30 Juli 2021. Selanjutnya kami akan evaluasi kembali,” kata Dumupa kepada Papuapos Nabire, usai rapat koordinasi.
Tutup Seluruh Penerbangan
Dijelaskan Dumupa, untuk transportasi udara dari luar wilayah adat Meepago diizinkan hanya pesawat Garuda dari Jayapura ke Nabire dalam 1 minggu 3 kali penerbangan. Sedangkan seluruh penerbangan dalam wilayah adat Meepago ditutup selama 14 hari, kecuali ke Intan Jaya.
“Itu pun hanya melayani kepentingan logistik dan masyarakat, ada kelonggaran karena ke Intan Jaya satu-satunya melalui askes transportasi udara,” sahutnya.
Dikatakan Dumupa, akses transportasi laut ditutup untuk komersial dan hanya diizinkan kapal-kapal yang mengangkut logistik. Sama halnya dengan akses transportasi diizinkan hanya angkutan logistik (barang) sedangkan angkutan penumpang ditutup sementara waktu.
“Kapal penumpang, taksi-taksi lintas kabupaten kami tutup. Kami izinkan hanya kapal barang dan kapal putih khusus yang angkut barang dan truk-truk serta mobil yang angkut barang ke pedalaman (Deiyai, Dogiyai dan Paniai),” tegas Dumupa.
Pembatasan transportasi diberlakukan guna menekan angka lonjakan Covid-19 dan menekan mobilisasi orang dari luar. Kabupaten Nabire akan menentukan pemimpin melalui PSU pada 28 Juli 2021.
“Maka kami berharap semua pihak mematuhi dan menjadi corong kepada masyarakat,. Keputusan Forkopinda Meepago diambil untuk keselamatan dan kepentingan bersama,” pinta Dumupa. (eby)
Komentar