JAKARTA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menegaskan, jika TNI Polri tidak netral saat pemilihan umum (pemilu) akan berimplikasi sanksi pidana.
Anggota Bawaslu Puadi dalam focus group discussion (FGD) bertema Penanganan Pelanggaran Netralitas TNI-Polri pada Pemilu 2024 di Jakarta, Kamis (16/3/2023), meminta para pengawas pemilu menyamakan persepsi serta mengintegrasikan mekanisme penanganan dugaan pelanggaran netralitas TNI-Polri.
Menurut Puadi, hal ini penting dilakukan agar Bawaslu dapat mengejawantahkan perintah undang-undang dalam menangani dugaan pelanggaran netralitas yang dilakukan prajurit TNI atau Polri.
Puadi mengatakan, saat ini Bawaslu belum mempunyai aturan teknis dan sedang menyusun aturan teknis tindaklanjut pengawasan terkait netralitas TNI-Polri.
“Saya berharap forum kali ini kita (pengawas pemilu-red) bisa menyamakan persepsi serta ada pemecahan masalahnya. Beri masukan sedetail mungkin bagaimana menangani pelanggaran netralitas baik aspek administrasi, etik dan pidana,” kata Puadi.
Ia menjelaskan netralitas TNI-Polri telah jelas diatur dalam UU 7/2017 tentang Pemilu seperti dalam Pasal 182 huruf (k), Pasal 200, Pasal 227 huruf (o) , Pasal 240 ayat (1) huruf (k).
Puadi menegaskan, ketidaknetralan anggota TNI dan anggota Polri dalam pemilu mempunyai implikasi hukum dalam tiga aspek yakni administrasi, etik, dan pidana.
“Dalam aspek pidana, ketidaknetralan anggota TNI atau anggota Polri dalam bentuk terdaftar sebagai pelaksana dan tim kampanye atau menggunakan hak pilihnya berimplikasi pada sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 494 UU Pemilu dan Pasal 178 (C) ayat 1 UU pemilihan,” jelasnya.
Untuk itulah ia menyatakan Bawaslu bersama TNI dan Polri harus memastikan terwujudnya penegakan dugaan pelanggaran netralitas anggota TNI dan anggota Polri pada Pemilu 2024.
“Untuk mewujudkan itu diperlukan sinergitas antara Bawaslu, TNI, dan Polri,” ucap Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi ini.
Untuk diketahui, dalam forum ini dihadiri seluruh koordinator divisi penanaganan pelanggaran Bawaslu provinsi, dan menghadirkan narasumber kegiatan ini yakni dari Kepala Biro Pengawasan dan Pembinaan Propam Polri Brigjen Agus Wijayanto, Anggota Gakkumdu unsur Polri Kompol Nur Said dan Anggota Gakkumdu unsur Kejaksanan Arief Muliawan. (*)
