Edi Yoga (Foto: Istimewa)
JAKARTA – Ketua Umum Forum Pemred Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Edi Yoga, menyambut baik langkah tegas yang akan diambil oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto dalam mengusut kebocoran pajak senilai Rp 300 triliun. Kebocoran ini diduga kuat terjadi di sektor perkebunan kelapa sawit, sebagaimana diungkapkan oleh Hashim Djojohadikusumo, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra .
Ia membeberkan, sudah ada indikasi keterlibatan ratusan pengusaha besar yang terlibat dalam pengemplangan pajak tersebut.
“Kami mendukung penuh upaya Prabowo. Bila benar ada 300 pengusaha yang terlibat, ini adalah angka yang luar biasa besar. Tindakan tegas perlu segera diambil untuk memulihkan potensi penerimaan negara yang hilang,” kata Edi, Minggu (13/10).
Ia juga memuji sinergi antara pemerintah dan aparat hukum dalam upaya mengejar para pelaku yang merugikan negara dalam jumlah fantastis ini.
Hashim Djojohadikusumo sebelumnya mengungkapkan, Prabowo telah menerima data dari pemerintah terkait penguasaan ilegal jutaan hektare hutan oleh para pengusaha sawit. “Ini data valid dari pemerintah. Sudah ada daftar lebih dari 300 nama pengusaha yang diduga mengemplang pajak. Namun, saya belum melihat adanya anggota Kadin dalam daftar tersebut, tapi akan kami cek lebih lanjut,” ujar Hashim dalam diskusi bersama Kadin, Sabtu (12/10).
Hashim menjelaskan, banyak pengusaha sawit yang mengokupasi lahan secara ilegal untuk mendirikan perkebunan tanpa membayar pajak kepada negara. “Jutaan hektare hutan sudah diokupasi, padahal mereka sudah diingatkan tapi tidak juga membayar pajak,” jelasnya.
Menanggapi masalah ini, kepolisian turut mengambil langkah proaktif. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki lebih lanjut dugaan pelanggaran hukum oleh para pengusaha sawit yang tidak hanya menempati lahan hutan secara ilegal, tetapi juga melanggar aturan perpajakan.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan, tim tersebut akan berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menindak para pelanggar.
Sementara itu, Edi Yoga dari SMSI juga menyampaikan pentingnya dukungan dari lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan Agung dalam mendukung pemberantasan kebocoran pajak ini. “Kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan lembaga pengawas sangat krusial untuk memastikan efek jera bagi pelaku. Kebijakan ini menunjukkan komitmen kuat pemerintahan Prabowo dalam menjaga keuangan negara,” tambahnya.
Lebih lanjut, Hashim menekankan bahwa pemerintahan Prabowo sudah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk memulihkan keuangan negara, salah satunya dengan membentuk Kementerian Penerimaan Negara. Langkah ini diharapkan dapat mengatasi persoalan kebocoran pajak dan memaksimalkan penerimaan negara dari sektor strategis seperti kelapa sawit.
Dengan dukungan dari berbagai pihak, termasuk Forum Pemred SMSI, upaya pemberantasan kebocoran pajak ini diyakini akan memperkuat perekonomian negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (*)
