PRAYA – Rencana pergantian plang nama Bandara Internasional Lombok (BIL) menjadi Zainudin Abdul Majid Bandara Internasional Lombok (ZAMBIL) di dalam bandara berpotensi terwujud. Perlahan warga lingkar BIL mulai luluh.
Tak main-main, oleh Pemprov Nusa Tenggara Barat (NTB), pemuda lingkar bandara dijanjikan program. Hal ini disampaikan Gubernur NTB melalui utusannya, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB HL Moh Fauzal, saat menggelar pertemuan di D’max Hotel, Rabu (12/11/2020) sore.
Moh Fauzal mengatakan, dia ditugaskan menambahkan atau mengganti nama BIL sesuai dengan hasil putusan Kementerian Perhubungan dan DPRD Provinsi NTB menjadi ZAMBIL. Di semua wilayah nama bandaranya menggunakan nama pahlawan nasional.
“Maka kemudian Lombok pun demikian,” ungkapnya di hadapan warga.
Fauzal menyatakan dengan tegas tidak akan mengubah nama bandara, namun menambah nama saja, tanpa mengubah bentuk dan model pelayanan bandara.
“Apa yang dibutuhkan pemuda lingkar bandara akan kami fasilitasi dan penuhi terkait sarana prasarana, program pembinaan dan pelatihan kesiapan kerja juga kami akan fasilitasi,” janjinya.
Sementara, pemuda Desa Penujak, H Sobirin, mengatakan ada dampak positif dan negatif dari kehadiran bandara. Yakni, menjadi pintu gerbang kedatangan orang asing ke NTB dan memengaruhi secara ekonomi daerah. Namun dampak negatifnya yakni, buruknya serapan tenaga kerja di bandara di satu desa sampai 40 persen dan kemudian di desa lainnya 0,1 persen.
“Contoh di Desa Penujak ada beberapa orang yang mendapat kesempatan kerja dan 1,5 tahun sudah bekerja kemudian dipecat tanpa alasan yang jelas,” ungkap dia.
Pihaknya juga mengingatkan 75 persen tanah area bandara merupakan tanah masyarakat Penujak. Maka penting dan wajib pemuda lingkar bandara harus dibina dan dimatangkan untuk dipersiapkan dalam penyerapan tenaga kerja di kemudian hari di bandara ataupun KEK Mandalika.
“Ini yang kami persoalkan,” tegas dia.
Di tempat yang sama, Kades Ketara, L Buntaran yang hadir tidak mau bicara panjang lebar di forum. Namun ia hanya mengingat pihaknya hanya sebagai pelayan masyarakat dan pelaksana tugas. “Apapun keputusan pemerintah dan harus bertanggung jawab atas kondusifitas masyarakatnya, tapi tidak mengesampingkan kepentingan masyarakat dan pemuda,” katanya singkat. (tim)
Komentar