JAKARTA – Langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memutuskan, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) awal pekan depan mendapat kritik berbagai pihak. Kritik juga datang dari sejumlah menteri Kabinet Indonedia Maju.
Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menyayangkan, sikap para pejabat yang melancarkan serangan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait kebijakan PSBB secara ketat.
Menurutnya, sikap itu akan membuat kepercayaan publik kepada pejabat akan menurun. Padahal pemerintah menginginkan kesehatan lebih diutamakan.
“Lihat semuanya, saling menyalahkan, kalau sudah saling menyalahkan ini bagaimana masyarakat,” kata Agus Pambagio dalam diskusi virtual bertajuk PSBB Lagi? Sabtu, (12/9/2020).
Menurutnya, keputusan Pemprov DKI Jakarta menerapkan PSBB seperti tahap pertama, seharusnya didukung pemerintah pusat. Bukan saling menyalahkan satu dengan yang lain.
“Sangat baik (PSBB total), tetapi kabinet di bawah jadi berkelahi. Hal-hal semacam ini tidak beres, kan harusnya semua saling mendukung,” tutur Agus.
Keputusan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengumumkan pemberlakuan PSBB total pasti sudah mendapat restu dan perintah dari presiden. Terlebih sejauh ini kebijakan tersebut tak pernah dicabut.
“Saya yakin beliau dipanggil presiden, saya tidak tahu, tetapi saya yakin. Itu sebetulnya bukan dari gubernur sendiri pasti itu perintah presiden,” jelasnya.
Bahkan PSBB secara total merupakan hasil rapat bersama Satuan Tugas Penanganan Covid-19. Mengingat peningkatan kasus positif di Jakarta mengkhawatirkan.
“Sebab, tidak mungkin, misalnya wali kota Bogor memutuskan sendiri, tanpa berkonsultasi dengan pemerintah pusat dalam hal ini presiden atau gugus tugas, suatu hal yang tidak mungkin,” tandas Agus.
Adapun beberapa kabinet kerja yang tidak setuju dengan kebijakan PSBB. Diantaranya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia menyebut anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan karena tertekan oleh pengumuman PSBB DKI Jakarta.
Selain itu, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto memperingatkan dampak PSBB DKI Jakarta. Menurut dia, pemberlakuan PSBB berpotensi mengganggu kelancaran distribusi barang, mengingat peran Jakarta dalam aliran distribusi nasional.
“Karena PDB kita 50 persen konsumsi. Kalau distribusi ini tidak lancar, akan mengganggu PDB RI,” ucap Agus dalam Rakornas Kadin. (aks/sam)
Komentar