JAKARTA – Pembatasan sosial berskala besar yang membatasi kontak fisik antara manusia akan berdampak signifikan terhadap perekonomian. Apalagi, kegiatan perekonomian di Tanah Air saat ini masih didominasi oleh pergerakan fisik.
Ibu Kota Negara yang menjadi episentrum Covid-19 telah terdata ebanyak 49.837 kasus, sementara 37.245 orang dinyatakan sembuh dan total 1.347 orang meninggal dunia.
Dengan demikian, angka rataan kasus positif Covid-19 di Jakarta adalah 13,2% atau di atas ketentuan aman WHO di bawah angka 5%.
”Ketika grafik wabah terus meningkat di Jakarta, apakah skema yang dilakukan tiba-tiba tarik rem PSBB? Obati penyakitnya. Jangan obati sesuatu yang berlangsung pulih. PHK massal jelas tak terbendung. Grafik ekonomi stagnan, ini Jakarta urat nadinya ekonomi,” terang Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Arief Poyuono, Jumat (11/9).
Arief Poyuono pun balik bertanya, jika kebijakan Pemda Jakarta untuk memberlakukan kembali PSBB total akan berdampak signifikan pada perekonomian, di mana rumusnya.
”Masyarakat memang tak bisa diajak kompromi untuk mendukung aspek kesehatan dan ekonomi secara bersamaan dengan disiplin melaksanakan protokol. Itu hukum alam. Indonesia berbeda dengan negara lain. Saya pun bertanya, jika kondisi demikian rumusnya menjalankan sendi ekonomi dari mana?” papar Arief.
Efek kebijakan yang tidak populis ini, sambung dia, jelas berimplikasi pada kemudaratan.”Mudarat karena PSBB awal saja tidak jelas implikasi positifnya. Coba silahkan buka data, apakah ketika PSBB di awal Maret terjadi penurunan angka Covid-19? Tidak justru naik, dan terus beranjak naik,” jelasnya.
Menurut Arief, Anies salah dalam memaknai pernyataan Presiden Jokowi. ”Benar kesehatan yang utama. Dan itu harus diobati. Lalu apakah benar Anies sudah melakukannya. Silahkan Anda cek berapa uang negara (Pemerintah Pusat) yang digulirkan untuk DKI dalam pemulihan kesehatan termasuk pemulihan ekonomi? Anies mau tanggung jawab dengan adanya PHK massal? Sudahlah!” timpal Arief. (oke/sep)
Komentar