JAKARTA – Pilkada Serentak yang digelar pada 9 Desember kemarin, berjalan lancar dan baik. Namun masih ada persoalan serius yang harus jadi perhatian KPU dan Bawaslu.
Ketua Fraksi PPP MPR RI, Arwani Thomafi menjelaskan, persoalan serius ini seperti di jalur Pantura. Misalnya, antusiasme masyarakat yang tinggi, apa karena berdaulat atau ada ‘amplop’-nya.
Sebab, dia menjelaskan, pilkada seharusnya tidak hanya dipahami sebagai teknis memilih pemimpin atau dipilih sebagai pemimpin, karena ada nilai-nilai demokratisasi dalam proses itu yang seharusnya amat dijunjung tinggi.
“Nilai-nilai itu, semisal hak-hak dasar untuk memilih dengan merdeka, bukan karena pengaruh apalagi tekanan. Bagi saya, inilah esensi dari nilai kedaulatan rakyat yang menjadi perhatiannya sebagai anggota rumah kebangsaan MPR. Temasuk bagaimana mengimplementasikan nilai Pancasila dalam hajatan pilkada, sehingga sisi kedaulatan rakyat betul-betul tercermin dalam pilkada,” katanya dalam diskusi Empat Pilar MPR bertema “Membaca Proses Demokrasi Pilkada di Tengah Pandemi” di Media Center DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (10/12/2020).
Nilai lain yang perlu untuk dipahami dari sebuah proses pilkada, lanjut politisi dari PPP ini adalah bahwa pilkada harus bisa menjaga integrasi anak bangsa. Isu-isu yang dikembangkan sepanjang kontestasi, tak seharusnya mendisintegrasi masyarakat pemilih.
Sejauh ini, kata Arwani, Pilkada 2020 yang berlangsung di tengah pandemi memang cukup terkonfirmasi berjalan baik. Meski catatan mengenai insinuasi politik uang yang mendegradasi nilai kedaulatan rakyat pemilih masih ada dan harus menjadi perhatian serius, utamanya bagi Bawaslu RI. (sam)
Komentar