JAKARTA – Sepuluh bupati/wali kota dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi hingga Nusa Tengggara Barat, terpilih sebagai calon penerima Anugerah Kebudayaan (AK) PWI pada Hari Pers Nasional (HPN) 2022 di Kendari, Sulawesi Tenggara.
Mereka telah menyisihkan proposal dan video dari rekan seprovinsi, maupun provinsi lain di Tanah Air.
Penanggung Jawab HPN 2022, Ketua Umum PWI Pusat, Atal S Depari, menyambut baik terpilihnya 10 nomine Anugerah Kebudayaan PWI (AK-PWI) tersebut.
Ini merupakan bagian dari keseluruhan proses yang telah berlangsung sejak September, hingga puncak HPN, 7-9 Februari 2022 di Kendari, Sulawesi Tenggara mendatang.
“Anugerah Kebudayaan PWI hanya salah satu dari sekian banyak mata acara HPN 2022, yang juga sedang berproses. Dalam bentuk konvensi, seminar, bakti sosial, klinik jurnalisme, penganugerahan, hingga penanda tangangan kerja sama,” kata Atal.
Kesepuluh kepala daerah yang dipilih dan ditetapkan dalam rapat Tim Juri AK–PWI, Jumat (3/12/2021) tetdiria atas beragam usia, latar belakang suku, pendidikan, agama, budaya, partai, hingga masa kerja.
Mereka adalah Wali Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Rahmat Effendi; Bupati Buton, Sulawesi Tenggara, La Bakry; Bupati Lamandau, Kalimantan Tengah, Hendra Lesmana; dan Bupati Indramayu, Jawa Barat, Hj. Nina Agustina.
Kemudian, Wali Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, H Helmi Hasan; Bupati Lamongan, Jawa Timur, H Yuhronur Efendi; dan Walikota Surakarta, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka.
Selain itu, Wali Kota Padang Panjang, Sumatera Barat H. Fadli Amran (Datuak Paduko Malano); Bupati Magetan, Jawa Timur, H Suprawoto, dan Bupati Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, H Musyafirin.
Menurut Ketua Pelaksana AK – PWI Yusuf Susilo Hartono, masing-masing kepala daerah tersebut berhasil dengan baik menarasikan dan memvisualkan pergulatan memenangkan kesehatan, berbasis informasi dan kebudayaan, guna mewujudkan perilaku baru.
Salah satu yang menarik, sebelum ada kebijakan prokes pandemi Covid-19, di antara daerah-daerah tersebut sudah memiliki “protokol warisan nenek moyang” dalam menghadapi wabah, yang dirawat dalam adat dan tradisi setempat.
Hal ini menunjukkan sekaligus bukti bahwa kebudayaan daerah itu memiliki “harta karun kultural” tersembunyi, yang seringkali dilupakan oleh pemiliknya sendiri, maupun pengambil keputusan yang nir kebudayaan.
Beruntung bagi kepala daerah yang menyadari “harta karun kultural”-nya itu. Sehingga pada saat terjadi pandemi, tinggal memadukan dengan prokes dan vaksinasi, serta berbagai aplikasi berbasis teknologi, untuk melawan Covid-19.
Sekaligus, untuk mewujudkan perilaku baru di berbagai bidang : sosial budaya, ekonomi, perdagangan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.
Untuk mendalami narasi teks proposal dan video tersebut, ke-10 kepala daerah tersebut diundang ke Kantor PWI Pusat, di lantai 4 Gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih Jakarta Pusat, pada 15-16 Desember 2021.
Mereka diminta presentasi dilanjutkan sesi tanya jawab dengan Tim Juri.
“Pada babak ini, kepala daerah harus memaparkan sendiri dan menjawab berbagai pertanyaan pendalaman dari Tim Juri secara tatap muka, dengan mematuhi prokes yang berlaku,” tutur Yusuf Susilo Hartono, yang telah melaksanaan AK-PWI sejak pertama hingga keempat ini.
Tim juri adalah Ninok Leksono (Wartawan Senior Kompas dan Rektor Universitas Multimedia Nusantara), Nungki Kusumastuti (Dosen Institut Kesenian Jakarta, penari, bintang film), Agus Dermawan T (Penulis buku kebudayaan dan seni, pengamat seni rupa), Atal S.Depari (Ketua Umum PWI Pusat, Wartawan), dan Yusuf Susilo Hartono (Pengurus PWI Pusat, Wartawan, dan Pelukis).
Apresiasi Pers untuk Pemajuan Kebudayaan AK-PWI digelar sejak era Margiono menjadi Ketua Umum PWI Pusat, dan dilanjutkan era Atal S.Depari, secara tahunan.
Setelah digelar pertama kali di tengah perayaan HPN 2016 di Lombok, NTB, berlanjut di HPN 2020 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, HPN 2021 di Ancol, Jakarta, dan HPN 2022.
Hingga AK-PWI ketiga, telah terpilih 37 kepala daerah, di antaranya Ridwan Kamil, ketika menjadi Walikota Bandung, dan saat ini menjadi Gubernur Jawa Barat, Abdullah Azwar Anas Bupati Banyuwangi, Jawa Timur (2015-2020), dan Umar Ahmad Bupati Tubaba, Lampung (2017-2022).
Kemudian, Indah Putri Indriani Bupati Luwu Utara (2016-2021). Richard Louhenapessy Walikota Ambon (2017-2022) AS Tamrin Walikota Baubau, Sultra (2018-2023), Ibnu Sina Walikota Banjarmasin, kalimantan Selatan (2016-2021), dan Bima Arya Sugiarto Walikota Bogor (2019-2024).
Selain itu, M Taufan Pawe Walikota Pare-pare, Sulawesi Selatan (2018-2023), Ika Puspitasari Walikota Mojokerto, Jawa Timur (2018-2023) dan Tjhai Chui Mie Walikota Singkawang (2018-2023).
Ide AK-PWI muncul setelah Temu Redaktur Kebudayaan se-Indonesia 2014 di Siak, Riau, yang digelar PWI Pusat bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud.
Disadari bahwa di era otonomi daerah, bupati / wali kota adalah ujung tombak pembangunan dan pemajuan kebudayaan nasional. Untuk itu PWI, sebagai bagian dari pilar keempat demokrasi, perlu mengapresiasi bupati/wali kota yang melek kebudayaan, melalui AK-PWI.
Apalagi setelah UNESCO, 2017, menyatakan Indonesia merupakan negara super power kebudayaan, maka apresiasi dan peran serta wartawan bagi pemajuan kebudayaan bangsanya perlu semakin digelorakan. (rls/has/radarmandalika)
