oleh

HNW: BPKH Harus Kreatif Agar Biaya Haji Tidak Naik

JAKARTA–Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyatakan, kenaikan biaya haji baru isu. Spekulasi kenaikan ONH merupakan usul dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam rapat tertutup dengan Komisi VIII DPR-RI.

Usulan tersebut belum diputuskan, karena Komisi VIII DPRRI akan melakukan serangkaian pembahasan biaya haji dengan pemangku kepentingan lain.

Sekalipun demikian Hidayat minta BPKH kreatif mencari terobosan agar biaya haji 2021 tidak mengalami kenaikan. Di antaranya melalui penempatan dana kelolaan pada investasi yang aman dan menguntungkan.

Itulah yang sudah disampaikan Anggota Panja Haji dari Fraksi PKS di Komisi VIII DPR RI, agar membantu jemaah haji dengan tidak menaikkan biaya haji tahun 2021.

Karena kenaikan Ongkos Naik Haji pasti akan memberatkan masyarakat di tengah sulitnya kondisi ekonomi akibat pandemi.

Baca:   BPKP: Audit Kasus Korupsi Keramba Jaring Apung Masih Dalam proses

“Kenaikan biaya haji hanyalah isu, belum merupakan keputusan dengan DPR. Dan itu hanya satu usulan alternatif dari berbagai skema biaya haji yang ada dan masih terus dibahas bersama DPR. Fraksi PKS DPR RI akan perjuangkan agar biaya haji 2021 tidak naik dan tidak memberatkan masyarakat calon Jemaah Haji,” kata Hidayat di Jakarta (7/4).

HNW meminta BPKH mengkaji ulang skema keuangan haji tahun 2021 yang diusulkan. Berdasarkan perhitungan bersama tim di Fraksi PKS, jika biaya haji meningkat 50% sehingga mencapai Rp 98,6 juta per jamaah, serta pihak Saudi Arabia hanya mengizinkan 30% dari kuota haji Indonesia, untuk memastikan pemberlakuan protokol kesehatan di Arab Saudi, maka BPKH kemungkinan hanya akan mengeluarkan sekitar Rp4 triliun dari nilai manfaat untuk menjaga agar beban biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tetap/berada di kisaran Rp36 juta. Artinya tidak harus menaikkan biaya haji atau memberatkan calon haji.

Baca:   AS Roma Harus Bekerja Keras Untuk Amankan Kemenangan atas Spezia 4-3

Angka tersebut masih mungkin ditanggung BPKH, mengingat BPKH mendapatkan akumulasi nilai manfaat selama 2 tahun Rp 15 triliun. Subsidi nilai manfaat Rp4 triliun juga masih sesuai dengan rencana strategis BPKH sebagaimana disampaikan kepada DPR-RI pada September 2020.

Dia juga meminta Kementerian Kesehatan proaktif membantu persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021 sebagaimana keputusan rapat Komisi VIII DPR-RI pada 5 Maret 2020.

Kemenkes bisa mengupayakan pelaksanaan swab test bagi calon jamaah haji dimasukkan ke dalam skema APBN sebagaimana kebijakan swab test selama ini yang didistribusikan ke seluruh Puskesmas di Indonesia.

Hal ini sangat dimungkinkan mengingat anggaran Kesehatan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional tahun 2021 naik hingga 300% sehingga mencapai Rp 176,4 triliun.

Baca:   Messi Telepon Pep Guardiola, Wah Jadi Pindah Nih?

Kenaikan anggaran tersebut salah satunya diperuntukkan kegiatan testing, di mana calon jamaah haji juga memiliki hak untuk mendapatkan. Dan itu tidak menambah pembiayaan yang dibebankan ke calon jemaah Haji.

“Pemerintah melalui BPKH, Kemenkes, dan Kementerian Agama seharusnya bisa mengupayakan biaya haji tidak memberatkan calon jemaah haji di tahun 2021. Karena jamaah haji sudah ikhlas menunda keberangkatan selama satu tahun, jangan lagi dikecewakan dengan kenaikan biaya yang memberatkan mereka. Dan sebaliknya pasti Jemaah Haji akan berterima kasih kepada Pemerintah dan BPKH dan mendoakan dengan khusyu, bila bisa diberangkatkan tahun ini, dengan sehat, selamat, dan tanpa kenaikan biaya haji,” papar Hidayat. (*)

Komentar

Berita Lainnya