MERAUKE – Bersama aparat gabungan TNI-Polri, Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (KIPM) Merauke melakukan monitoring dan evaluasi operasional kapal perikanan di Distrik Malind, Kampung Kumbe, Merauke.
Dalam kegiatan ini, tim gabungan menyasar para nahkoda dan anak buah kapal (ABK) dari luar Papua yang sedang berlindung di sungai Kumbe, Distrik Malind, Merauke.
Hal ini tak lepas dari banyaknya kapal dari luar Papua yang sandar dan berlindung di sungai Kumbe dan bukan ke Pelabuhan Perikanan Nusantara Merauke, yang mestinya jadi tempat sandar mereka.
Kepala Stasiun KIPM Merauke, Nikmatul Rochmah mengungkapkan, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, dia memberikan arahan agar para nahkoda dan ABK yang biasa pulang membawa gelembung ikan atau produk ikan apa pun melalui bandar udara untuk melapor ke petugas karantina ikan di bandara.
“Atau datang langsung ke Kantor Stasiun KIPM Merauke,” kata sosok yang akrab disapa Anik ini, Jumat (5/2/2021).
Anik menambahkan, petugas karantina akan memberikan sertifikasi. Fungsinya ialah menjamin produk yang keluar dari Merauke aman dan sehat.
“Sertifikasi produk perikanan menjadi jaminan kesehatan dan mutu produk perikanan,” sambungnya.
Syahbandar Pelabuhan Perikanan Nusantara Merauke, Santo Mashita berharap para nahkoda bisa berlindung di Pelabuhan Perikanan Nusantara sesuai surat izin yang dimiliki.
Bahkan, dia mengaku terbuka untuk menerima masukan demi kemajuan dan kenyamanan para Nahkoda dan ABK.
“Kita ingin menimbulkan rasa aman dan nyaman untuk di Pelabuhan Perikanan Nusantara Merauke,” jelas Santo.
Senada, kapolsek Kurik, Marlina mengimbau para ABK yang sudah jauh-jauh mencari nafkah agar selalu ingat keluarga. Karena itulah tujuan utama mereka, yaitu mencari penghidupan untuk keluarga.
“Tidak keluar untuk mencari minuman keras yang dapat berdampak pada keamanan di kampung Kumbe,” imbaunya.
Dalam kesempatan ini para nahkoda dan ABK pun mengusulkan agar Pelabuhan Perikanan Nusantara Merauke menambah jumlah CCTV di area Pelabuhan.
Mereka juga mengharapkan kepada seluruh pihak terkait untuk mempermudah birokrasi perijinan kapal.
Monitoring dan evaluasi ini digelar Kamis, 4 Februari 2021, melibatkan dan TNI, Polairud, Polsek. (*)
Sumber :kkp.go.id
Komentar