JAKARTA–Partai Persatuan Pembangunan nyatanya sulit membangun persatuan di dalam. Menjelang Pemilu 2024, internal partai berlambang ka’bah ini berantakan. Suharso Monoarfa dicopot dari jabatan ketua umum dalam Musyawarah Kerja Nasional yang dihadiri DPW dan DPP di Serang, Banten pada Minggu (4/9/2022).
Pemberhentian Suharso Monoarfa dari jabatan ketua umum PPP sebenarnya akumulasi dari masalah di internal. Dari masalah elektabilitas PPP yang jeblok menyongsong tahun politik 2024 hingga pernyataan kontroversial Suharso soal amplop kiai yang memicu kemarahan banyak pihak.
Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani mengakui, masalah pernyataan amplop kiai menjadi pemicu. Akibat pernyataan tersebut, tiga majelis PPP dua kali mendesak Suharso untuk mundur dari partai. Ketegangan antara Suharso dan majelis PPP mendorong digelarnya Mukernas yang memberhentikan Suharso dan mengukuhkan Muhammad Mardiono sebagai pelaksana tugas (plt) ketua umum.
“Itu tidak bisa dipungkiri ada sebagai faktor pendorong bukan penentu,” ujar Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/9/2022).
Akhirnya, Partai Persatuan Pembangunan menggelar Mukernas untuk memberhentikan Suharso Monoarfa sebagai ketua umum. Dalam forum Mukernas, 30 DPW yang hadir menginginkan ada pemisahan fungsi dan tugas ketua umum. Ketua umum diminta fokus untuk konsolidasi dan tugas kepartaian. Tidak menjalankan fungsi di pemerintahan sebagai menteri.
“Jadi itu dominasi kesadaran dan keinginan agar ada diferensiasi atau pemisahan fungsi-fungsi dari fungsi kepartaian yang dibutuhkan untuk meningkatkan konsolidasi untuk memfokuskan kerja kepartaian dengan katakanlah fungsi-fungsi yang diemban pimpinan partai yang ada di pemerintahan,” ujar Arsul.
Sejak lama internal PPP menginginkan ketua umum tidak rangkap jabatan sebagai menteri. Diskusi di internal PPP sudah lama digaungkan dan Suharso juga sudah mendengar.
“Kalau yang menjadi pimpinan PPP itu tidak merangkap di jajaran pemerintahan. Diskusi itu sudah lama dan Pak Suharso juga sudah mengetahui,” ujar Arsul.
Alasannya tidak jauh dari urusan Pemilu 2024. Arsul mengungkap elektabilitas PPP yang jeblok menjelang Pemilu 2024. Dalam beberapa survei, elektabilitas PPP disalip oleh Perindo.
“Apalagi ini sebagian, yang mau saya bilang adalah ketika kemudian katakanlah kok Perindo tiba-tiba di satu dua survei itu nyelip PPP, temen-temen itu kan ini gimana,” ujar Arsul.
“Bukan tidak menyalahkan Pak Suharso, kemudian jawabannya kita harus melakukan pemisahan fungsi, pokoknya yang di partai itu fokus ngurus partai gitu loh,” tegas anggota Komisi III DPR RI ini.
Suharso juga seperti mendorong PPP pecah seperti sebelumnya. Hasil Mukernas ternyata ditolaknya dengan mengumumkan diri masih sebagai ketua umum yang sah.
Suharso merespons hasil Mukernas itu dalam acara Workshop Nasional Anggota DPRD Fraksi PPP se-Indonesia bertajuk ‘Merawat Persatuan dengan Pembangunan’ di Jakarta pada Selasa (6/9) pagi.
“Begini begini, saya masih ketua umum,” ucap Suharso di depan pengurus PPP pendukungnya dalam video yang beredar. “Saya adalah Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan. Apa yang telah dikembangkan adalah tidak benar,” kata Kepala Bappenas ini.
Suharso menolak alasan pemberhentian di Mukernas. Mulai dari elektabilitas partai yang stagnan, riak-riak di internal, hingga permintaan agar fokus di kabinet sebagai menteri.
“Saya telah melakukan kalibrasi atas semua informasi yang disampaikan baik cerita-cerita itu sampai kepada saya dan saya beri kesempatan kepada mereka untuk bertabayun kepada saya,” tuturnya.
“Jangan bawa-bawa nama Presiden, jangan bawa-bawa nama lembaga-lembaga negara, dan saya juga tidak sedang membawa nama presiden dan membawa nama lembaga-lembaga negara,” imbuhnya.
Suharso menegaskan dirinya menolak diberhentikan sebagai Ketua Umum PPP. Dalihnya, PPP tidak ingin ada konflik lagi seperti terjadi pada Pemilu lalu yang menggerus suara partai. Dia mengajak para kader untuk bersatu menghadapi Pemilu 2024. Tapi bagaimana?
PPP hari ini telah menyerahkan berkas kepengurusan baru hasil Mukernas ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kemenkumham di Jakarta.
Berkas diserahkan langsung Plt Ketua Umum DPP PPP Muhammad Mardiono didampingi sejumlah elite pimpinan partai berlambang ka’bah. (*)
