SUMBAWA BARAT–Menyusul kekhawatiran para petani di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) terkait ketersediaan pupuk subsidi di daerah ini, pasca beroperasinya bendungan bintang bano yang belum lama ini diresmikan Presiden Republik Indonesia rupanya menjadi atensi khusus Komisi II Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) KSB.
Ketua Komisi II DPRD Sumbawa Barat, Aheruddin Sidik, yang dihubungi media ini, menyampaikan bahwa kunjungannya ke Distanbun Provinsi Nusa Tenggara Barat NTB, dalam rangka merespon kekhawatiran petani, yang terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Pertanian KSB.
Menurut Aheruddin, keberadaan Bendungan Bintang Bano, tentu akan mengubah siklus kebutuhan akan pupuk di daerah, yang disebabkan oleh beberapa hal di antaranya bertambah luasan lahan pertanian serta penambahan musim tanam dari dua kali menjadi tiga kali bahkan ada yg empat kali, maka perlu disiapakan langkah-langkah antisipasi dalam bentuk penambahan kuota pupuk subsidi.
“Jatah pupuk bersubsidi untuk KSB berdasarkan surat Keputusan Kadis Pertanian dan Perkebunan Prop NTB Nomor 521.33/Sarpras.332/Sistanbun sebesar 10.518 ton Pupuk Urea, 12 ton SP36, 97 ton ZA. 2208 Ton NPK, 712 Liter Organik Granul, dan 451 Liter Organik Cair”. terang Politisi PKP tiga periode ini.
Aher juga menyebutkan kalau dalam pertemuan dengan dinas DIstanbun pihaknya menyinggung tentang mulai terbangunnya kesadaran masyarakat akan penggunaan pupuk NPK, hanya saja ketersediaan pupuk di lapangan saat ini yang langka, untuk itu pihaknya meminta Pemerintah Propinsi melalui DisTanBun meningkatkan subsidi NPK.
“Saya telah menyampaikan dan meminta agar Pemprop bersama Pemkab Sumbawa Barat dapat meminimalisir modus permainan harga, oleh para pengecer, termasuk masalah kartu Tani yang tidak terisi yang kemudian diisi oleh para pengecer itu sendiri yang berujung petani harus menebusnya dgn harga yang mahal”. terang politisi Muda Kecamatan Seteluk ini.
Menyikapi hal itu KadisTanBun Propinsi NTB, M. Riadi SP, M Ec, Dev berjanji akan memberikan perhatian serius terhadap harapan masyarakat tani Sumbawa Barat. Kendati demikian pihaknya meminta kepada komisi 2 dan dinas terkait untuk dapat mengajukan data valid atas lahan untuk dijadikan sebagai referensi dalam perencanaan.
“Programnya harus ter-UpDate dalam data simultan dan eRDKK, serta saya minta agar evaluasi eRDKK dapat dilakukan per 6 bulan”.ungkap Kadis Distanbun Provinsi NTB.(K-RH-Kabarmediacitra).
