SUMBAR–Perdebatan soal Danau Maninjau menemukan langkah maju. Dua kesepakatan penting diambil dalam rapat bersama kelompok Asosiasi Petani, Nelayan KJA, serta tokoh masyarakat Salingka Danau Maninjau dan Forkopimda Sumatera Barat.
Kesepakatan pertama tidak ada lagi penambahan moratorium pembuatan KJA di Danau Maninjau Kabupaten Agam.
Kesepakatan kedua bersama satu niat menjaga dan melestarian danau Maninjau dari pencemaran yang ada.
“Danau Maninjau merupakan potensi daerah yang merupakan kebanggaan masyarakat Sumatera Barat. Danau Maninjau juga merupakan penunjang hidup masyarakat yang ada di sekitarnya yang dahulunya daerah tertinggal, saat ini sudah lebih maju dan sejahtera,” ungkap Mahyeldi.
Mahyeldi menegaskan pemerintah tidak akan mengambil kebijakan yang menyebabkan kesengasaraan bagi masyarakat.
Mencari solusi persoalan pencemaran Danau Maninjau butuh kesepatan bersama masyarakat sekitar agar memberikan manfaat yang baik bagi kehidupan selanjutnya.
“Kekuatan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan persoalan pencemaran Danau Maninjau merupakan sebuah kekuatan besar pemerintah dan masyarakat sekitarnya untuk mencari yang terbaik demi sebuah kebaikan bagi keasrian kembali danau Maninjau,” ungkapnya.
Ketua asosiasi Petani, Nelayan KJA, juga tokoh masyarakat Salingka Danau Maninjau, Mukhlis Malik, mengatakan, tidak ada niat untuk berhadapan dengan aparat dalam melihat persoalan Danau Maninjau.
“Jangan ada salah menyalahkan antara pemerintah dan masyarakat. Kita tahu dahulunya daerah sekitar Danau Maninjau merupakan daerah miskin IDT. Saat ini mereka mendapatkan kehidupan lebih baik setelah adanya program Keramba Jaring Apung (KJA) pemerintah sejak tahun 1992,” ungkapnya.
Menurut Mukhlis, saat ini masyarakat amat resah dan gelisah dengan berbagai isu dari pemberitaan media serta komentar di medsos yang cukup ramai dibicarakan.
“Bagi kami ini sesuatu yang memalukan, persoalan danau Maninjau menjadi sorotan dari banyak orang, sementara mereka tidak tahu dampaknya pada masyarakat.
Pencemaran danau itu tidak semuanya berasal dari KJA, akan tetapi banyak hal, ada sampah harian masyarakat, ada dampak peptisida dari pertanian sekitar danau dan juga aktivitas PLTA Maninjau yang berpengaruh besar terhadap kondisi danau,” ungkapnya.
Mukhlis mengatakan, duduk bersama masyarakat Danau Maninjau dengan pemerintah sesuatu yang baik dalam mencari solusi penyelesaian pencemaran Danau Maninjau pemerintah dengan masyarakat.
“Kami masyarakat Salingka Danau Maninjau juga memiliki niat baik bagaimana Danau Maninjau tidak tercermar dan dapat kembali lestari sebagaimana Danau Maninjau sebelum-sebelumnya. Dan berharap program yang dilakukan tranparan agar membawa keuntungan bagi masyarakat sekitarnya. (zrd)
Komentar