oleh

Keputusan Pemerintah Pangkas Libur Akhir Tahun Sudah Melalui Koordinasi 

JAKARTA – Pemangkasan hari libur akhir tahun 2020 sudah dikordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda), lewat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian.

Hal itu diutarakan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Muhajir Effendy di Gedung DPR RI, Jakarta (Rabu, 2/12/2020).

“Sudah otomatis karena kemarin waktu rapat tingkat Menteri itu dihadiri oleh Mendagri, pak Tito yang bertanggung jawab nanti untuk berkoordinasi dengan Pemerintah daerah,” katanya.

Baca Juga:   Menko PMK: Pemda Bisa Bentuk Satgas PPDB Untuk Atasi Kecurangan

Muhajir menjelaskan, pemerintah sudah berkoordinasi dengan lintas Menteri yang membawahi berbagai karyawan dan pegawai seperti buruh, pegawai BUMN dan aparatur sipil negara (ASN), sebagaimana dilakukan saat libur panjang kemarin. 

“Begitu juga dengan libur, karena kemarin kita undang juga Pak Menpan-RB Tjahyo Kumolo, karena Menpan-RB membawahi ASN, Ibu Menaker Ida Fauziah akan membawahi karyawan dan pegawai swasta. Saya juga sudah kontak dengan Pak Erick Thohir Menteri BUMN, karena nanti juga berkaitan dengan masalah pegawai di BUMN,” jelasnya.

Baca Juga:   Pemerintah Potong Libur Akhir Tahun, Ini Penjelasan Menko Muhajir 

Selain lintas Kementerian, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) ini juga berkoordinasi dengan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso terkait dengan transaksi keuangan nanti saat hari libur. 

“Kemudian juga sudah berkoordinasi dengan ketua OJk, karena itu berkaitan dengan masalah transaksi keuangan,” jelasnya.

Muhajir memastikan, keputusan pemangkasan libur panjang ini sudah sesuai dengan kondisi saat ini, dimana trand positif Covid-19 masih terus naik. Hal ini agar tidak ada kegaduhan di tengah-tengah masyarakat.

Baca Juga:   Presiden Tunjuk Menko PMK Muhadjir Effendy sebagai Plt Menpora RI

“Jadi sudah, sebenarnya sudah mapan karena itu kita minta beberapa kali ditunda karena ditanya oleh Presiden, sudah kordinasi atau belum dengan kementerian terkait sehingga diupayakan tidak ada kegaduhan dengan pengurangan itu,” tandasnya. (sam)

Komentar

Berita Lainnya