oleh

10 Jam Diperiksa KPK, Begini Reaksi Bupati HSU Abdul Wahid Saat Ditanyai 

JAKARTA – Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) Abdul Wahid selesai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (1/10/2021) malam.

Ia menjalani pemeriksaan sekitar 10 jam di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta.

Abdul Wahid diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten HSU, Kalimantan Selatan, Tahun 2021-2022.

Keluar dari Gedung KPK sekitar pukul 21.24 WIB, Abdul Wahid yang mengenakan kemeja putih, celana hitam, dan peci hitam, hanya bungkam saat ditanyai para wartawan.

Sambil menenteng tas kotak di tangan kanan, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten HSU ini terus tertunduk hingga menuju mobil Toyota Kijang Innova berpelat nomor B 2955 BIH.

Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan, Abdul Wahid diperiksa untuk melengkapi berkas perkara tersangka Marhaini (MRH) dari pihak swasta/Direktur CV Hanamas.

“Ini pemanggilan dan pemeriksaan saksi untuk tersangka MRH dkk, atas nama Abdul Wahid, Bupati HSU Kalsel,” kata Ali, Jumat (1/10/2021).

KPK telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini, Kamis (16/9/2021).

Baca:   KPK Usut Korupsi Pengadaan CSRT di BIG dan LAPAN

Sebagai penerima, yakni Maliki (MK) selaku Plt Kepala Dinas PU pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan (PUPRP) Hulu Sungai Utara.

Sedangkan sebagai pemberi, yaitu M​​​​arhaini (MRH) dan Fachriadi (FH) dari pihak swasta/Direktur CV Kalpataru.

Di samping Abdul Wahid, ada 10 saksi lain yang juga diperiksa.

Mereka adalah Staf Bidang Rehabilitasi/Pemeliharaan Pengairan PUPRP Kabupaten Hulu Sungai Utara, Novi Yanti, Marhaidi kontraktor/Wakil Direktur CV Hanamas, dan Sapuani alias Haji Ulup pemilik CV Lovita.

Kemudian Kamariah dari CV Agung Perkasa, Halim dari CV Alabio, Iping  mantan ajudan Bupati, dan Hadi kontraktor.

Selain itu, Syaifullah Kabag Pembangunan tahun 2019, Asoi wiraswasta dari PT Karya Anisa Gemilang, dan Wahyu Tunjung wiraswasta dari PT Haidasari.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah lima lokasi dalam kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Tahun 2021-2022.

Lima lokasi tersebut digeledah secara beruntun sejak Senin, 20 September 2021 hingga Selasa, 21 September 2021.

Baca:   Perburuan Tiket Liga Champions di Serie A Masih Terbuka Lebar

Ali Fikri mengatakan, pada Senin 20 September 2021, tim penyidik menggeledah kediaman tersangka Marhaini (MRH) di Jalan Abdul Hamidan, Kelurahan Antasari, Kecamatan Amuntai Tengah Hulu Sungai Utara.

Lalu, rumah tersangka Fachriadi (FH) di Jalan Khuripan Kecamatan Amuntai Tengah Hulu Sungai Utara, dan Kantor Dinas PUPRP Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pada Selasa 21 September 2021 tim penyidik menggeledah kantor Bupati Hulu Sungai Utara Abdul Wahid dan kediaman pihak terkait di Desa Kota Raja Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

“Dari 5 lokasi berbeda, tim penyidik menemukan dan mengamankan berbagai dokumen, sejumlah uang, dan barang elektronik,” ujar Ali, Rabu (22/9/2021).

Ali mengatakan, barang bukti tersebut sudah diamankan tim penindakan KPK. Nantinya barang bukti itu akan dikonfirmasi kembali kepada para tersangka dan saksi.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT). Dalam OTT, KPK mengamankan tujuh orang.

Tiga di antaranya dijadikan tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa dalam dua proyek lelang Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR pada dua desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan.

Baca:   Dua Tersangka Bupati Kutai Timur Segera Disidang

Abdul Wahid  menduduki jabatan sebagai bupati untuk periode kedua dengan masa jabatan dari tahun 2018 hingga tahun 2022.

Sebelum masuk dalam dunia politik, Wahid adalah jurnalis. Ia bekerja sebagai wartawan harian Banjarmasin Post dari tahun1982 sampai tahun 1999.

Setelah itu ia memasuki dunia politik di Partai Golkar dan sempat jadi anggota DPRD HSU, juga Ketua Fraksi Partai Golkar di periode 1999 – 2004.

Karier politiknya terus berlanjut. Ia berhasil jadi Ketua DPRD HSU untuk periode 2004- 2009.

Wahid yang lulusan S2 Universitas Narotama Surabaya dan  S2 Unibraw Malang ini menjadi Wakil Ketua DPRD HSU pada periode 2009 2012.

Dari legislatif, pria kelahiran Amuntai 1960 ini mengembangkan karir politik dan berhasil jadi Bupati Hulu Sungai Utara mulai tahun 2012, hingga kini untuk periode yang kedua. (*)

Komentar

Berita Lainnya